Peningkatan kualitas perempuan rawan sosial ekonomi perlu dilaksanakan secara komprehensif

id DPRD,Mataram,PRSE

Peningkatan kualitas perempuan rawan sosial ekonomi perlu dilaksanakan secara komprehensif

Anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram I Gst Bgs Hari. (Foto: ANTARA News/Nirkomala).

Mataram (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram I Gst Bgs Hari mengatakan program peningkatan kualitas perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE) yang mulai dicanangkan oleh Dinas Sosial perlu dilaksanakan secara komprehensif.

"Semua pihak terkait harus terlibat, tidak hanya Dinas Sosial," katanya kepada sejumlah wartawan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis.

Pernyataan itu disampaikannya menanggapi program inovasi yang dicanangkan Dinas Sosial (Dinsos) Pemkot Mataram untuk peningkatan kualitas PRSE melalui program kelompok usaha optimis angkat perekonomian perempuan (KUsiAPP).

Dari 6.500 PRSE yang terdata di Dinsos Mataram, baru diujicobakan di enam kecamatan sebanyak lima orang atau satu kelompok di masing-masing kecamatan. Jika berhasil, pembentukan kelompok akan terus ditambah.

Menurut politisi dari Partai Demokrat ini, program peningkatan PRSE merupakan satu keharusan sesuai dengan komitmen kesetaraan gender, sehingga semua pemangku kepentingan harus terlibat tanpa dibatasi.

Terutama para pemangku kepentingan di Dinas Koperasi, Perindsutrian dan UMKM, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan dan Dinas Pariwisata serta organisasi perangkat daerah lainnya.

"Peningkatan kualitas PRSE merupakan salah satu pelayanan dasar bagi masyarakat, sehingga sudah menjadi satu keharusan untuk didukung," katanya.

Oleh karena itu, sebagai bentuk dukungan kalangan DPRD, dalam pembahasan KUA PPAS tahun 2010, dengan anggaran APBD Kota Mataram mencapai Rp1,5 triliun, harus diberdayakan, termasuk untuk peningkatan kualitas perempuan.

Apalagi, berdasarkan hasil kajian terhadap beberapa kelompok pengrajin di Mataram, persentase pekerja perempuan cukup signifikan yakni di atas 60 persen.

"Perempuan juga lebih teliti dan telaten, sehingga jumlah perempuan yang harus dilatih tidak bisa dibatasi tetapi harus di tambah," katanya.

Karenanya, dalam RPJMD tidak boleh ada pemotongan anggaran, dengan alasan satu proyek yang mesti butuhkan anggaran besar. Akan tetapi, alokasi anggaran untuk pemberdayaan kaum perempuan harus terus ditingkatkan dan diprioritaskan.

"Untuk membangun satu kondisi ekonomi yang baik, sebenarnya berasal dari perempuan. Ingat sebuah jargon mengatakan, seorang lelaki yang hebat karena ada seorang perempuan di sampingnya," katanya.
Pewarta :
Editor: Riza Fahriza
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar