Jakarta (ANTARA) - Dosen ilmu politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, berpendapat Presiden Joko Widodo tidak perlu buru-buru merombak kabinetnya. "Setahun kinerja merupakan waktu yang cukup baik untuk menilai kinerja seseorang," kata Umam, di Jakarta, Sabtu.
Selama proses setahun berjalannya pemerintahan lanjut dia, setidaknya presiden sudah mengantongi beberapa catatan terhadap kinerja para menterinya.
Menurut dia, jika perombakan kabinet itu dilakukan saat ini seperti argumen, narasi, dan penilaian sejumlah pihak tentang kinerja para menteri dalam 100 hari kerja cukup untuk menentukan apakah perlu diganti atau tidak maka hal itu cenderung prematur.
Ia menilai prematur karena, masa tiga bulan kepemimpinan dan pemerintahan bagi para menteri cenderung lebih banyak dihabiskan untuk proses penyesuaian dan pemetaan langkah menuju implementasi kebijakan yang sesungguhnya.
"Terlebih lagi, dalam tradisi siklus keuangan negara, APBN belum cair hingga Maret 2020 ini. Praktis, APBN baru mulai berjalan efektif pada Maret hingga April," kata dia.
Saat ini yang paling penting menurut dia, pesiden perlu memiliki garis kebijakan yang lebih tegas dalam mengarahkan mesin kerja pemerintahannya. Kemudian, presiden juga harus sensitif dengan fenomena konflik kepentingan di sekitar pemerintahannya.
"Konflik kepentingan adalah salah satu sumber utama tersumbatnya efektivitas kinerja birokrasi dan pemerintahan," katanya.
Hal selanjutnya, menurut Umam, Jokowi perlu menertibkan para menterinya yang acap kali berargumen secara tidak tepat di ranah publik. Kalimat-kalimat: salah sendiri beli masker mahal, fatwa yang kaya kawini yang miskin, salah ketik dalam draf UU itu wajar, dan lainnya, itu lanjut dia tidak hanya mengindikasikan rendahnya kepekaan sosial, tetapi juga tidak sensitifnya mereka terhadap perdebatan isu di tengah-tengah masyarakat.
"Jadi, (menteri) sebaiknya fokus bekerja, dan kurangi hal-hal yang tidak produktif," ujarnya.
Berita Terkait
Hari Rabu, Presiden Jokowi dijadwalkan lantik pejabat baru di Istana Negara
Selasa, 24 Oktober 2023 17:05
Presiden Jokowi beri sinyal lagi terkait "reshuffle" kabinet
Kamis, 5 Januari 2023 21:23
Perombakan kabinet akomodasi kepentingan ekonomi politik
Kamis, 16 Juni 2022 17:50
Mensesneg: Saat ini tak ada rencana Presiden untuk reshuffle kabinet
Rabu, 1 Desember 2021 16:50
PPP BELUM DILIBATKAN BAHAS PEROMBAKAN KABINET
Minggu, 8 April 2012 19:57
PRESIDEN SBY SECEPATNYA LAKUKAN PEROMBAKAN KABINET
Jumat, 16 September 2011 15:42
ISU PEROMBAKAN KABINET TAK GANGGU KINERJA MENTERI
Senin, 7 Maret 2011 15:19
WACANA PEROMBAKAN KABINET HANYA MANUVER POLITIK
Minggu, 6 Maret 2011 11:37