NTB mendorong investor melibatkan UMKM untuk pemberdayaan ekonomi

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong para investor yang menanam modal di daerah itu bisa melibatkan pelaku UMKM lokal sehingga membuka kesempatan kerja sekaligus potensi peningkatan perekonomian masyarakat.

"Pak Gubernur (Zulkieflimansyah, red) juga sangat peduli agar investor bisa melibatkan UMKM kita dalam operasional mereka," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) NTB H Muh Rum, saat menerima kunjungan jajaran DPD PMKM Prima NTB di Mataram, Senin (28/9).

Jajaran DPD PMKM Prima NTB yang hadir, antara lain Ketum PMKM Prima NTB Datu Rahdin Jaya Wangsa, Wakil Ketua II Qwadru Putro Wicaksono, Sekretaris DPD Muhammad Syukran, Ketua Bidang Perindustrian dan Perdagangan M Taufik Budiman, Ketua Bidang Agrobisnis Ghazanfar Husen, Ketua Bidang Pariwisata Budaya dan Eko Kreatif Ermawati, Ketua Bidang Humas dan Hubungan Antar Lembaga, Aminuddin.

Menurut Rum, tahun-tahun sebelumnya investor terkesan berjalan sendiri dan hanya terkoneksi dengan pejabat eksekutif dan belum merangkul UMKM setempat. Padahal, jika hal itu dilakukan akan menambah nilai ekonomis investasi sekaligus bermanfaat bagi masyarakat.

"Karena itu, saat ini kami coba dorong. Banyak hal yang bisa dilakukan investor dengan melibatkan UMKM. Misalnya suplai kopi dan teh di hotel, itu kan masih produk luar. Nah bagaimana komoditi dan produk UMKM kita bisa diserap juga, ini harus mulai dilakukan," ujarnya.

Namun, ujar Rum, kualitas produk UMKM juga harus terus ditingkatkan agar mampu bersaing dan masuk ke pasar lebih luas.

Dalam pertemuan tersebut, Rum juga memaparkan potensi investasi yang ada dan yang tengah digarap di wilayah NTB, baik di Lombok maupun di Sumbawa.

Ia mencontohkan, ekplorasi tambang emas di kawasan Hu'u, Dompu, yang dikelola perusahaan investasi penanam modal asing (PMA) bersama BUMN Antam. Investasi besar ini tentu akan membutuhkan banyak unsur pendukung ketika sudah beroperasi nantinya. Suplai bahan kebutuhan makanan dan lain sebagainya bisa didorong untuk memanfaatkan UMKM sekitar, juga dengan kebutuhan seragam dan lain sebagainya.

Rum yang juga sebagai Ketua Dewan Pembina PMKM Prima NTB mengatakan, DPMPTSP NTB juga akan memfasilitasi UMKM di NTB, terutama yang terlibat dalam JPS Gemilang sebelumnya, terkait perizinan dan legalitas.

Para UMKM yang sudah memiliki izin edar, namun belum mengurus sertifikasi halal dari MUI, akan difasilitasi. Anggarannya disisihkan dari anggaran penanganan COVID-19 yang ada di DPMPTSP.

"Kami akan data bersama MUI untuk fasilitasi sertifikasi halal, khususnya UMKM yang terlibat di JPS Gemilang," katanya.

Ketua DPD PMKM Prima NTB Datu Rahdin Jaya Wangsa mengapresiasi semangat Pemprov NTB untuk melibatkan UMKM dalam kegiatan investasi di daerah.

Menurut Rahdin, produk UMKM di NTB sudah banyak yang bermutu dan berkualitas sehingga mampu bersaing. Hanya saja, keterbatasan kemampuan dan jejaring pasar yang masih sulit apalagi di masa pandemi saat ini.

"Kami sangat apresiasi Pemprov NTB. Kalau saja dunia investasi di NTB bisa melibatkan UMKM di sekitar tentu akan sangat membantu pertumbuhan ekonomi di daerah juga. Selain itu hal ini akan membuat UMKM kita makin bersaing dan dituntut terus berinovasi meningkatkan kualitas produknya," katanya.

Rahdin juga mengapresiasi pendampingan dan fasilitasi dari DPMPTSP NTB terkait sertifikasi halal MUI untuk UMKM yang belum mengantonginya.

Pertemuan berlangsung akrab dan diisi dengan beragam diskusi terkait iklim investasi dan dunia usaha di NTB. Pertemuan tetap menegakan protokol kesehatan, jaga jarak dan menggunakan masker.