Mataram (ANTARA) - Lebih dari 60 orang tokoh masyarakat asal Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, menggelar pertemuan konsolidasi di Mataram, Sabtu, untuk menata ulang kepengurusan Komite Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
Pertemuan konsolidasi kepengurusan Komite Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP3S) itu dipimpin oleh Prof. Dr. Farouk Muhammad (anggota DPD asal NTB) dibantu Drs. Sulaiman Hamzah (anggota DPRD Provinsi NTB).
Hadir dalam pertemuan itu, Wakil Wali Kota Bima Abidin A Rahman, Wakil Bupati Sumbawa Barat H. Mala Rahman, Wakil Bupati Sumbawa Arasy Muhkan, Ketua Komisi I DPRD NTB Ali Ahmad.
Puluhan peserta pertemuan konsolidasi KP3S lainnya merupakan para tokoh dari berbagai daerah di Pulau Sumbawa, termasuk para akademisi Universitas Mataram (Unram) yang berasal dari Pulau Sumbawa.
Setelah delapan jam lebih berdialog, akhirnya para tokoh masyarakat asal Pulau Sumbawa itu menyetujui dilakukan penataan ulang kepengurusan KP3S, untuk kepentingan kemantapan perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
Usai pertemuan itu, Farouk mengatakan, telah disepakati susunan organisasi KP3S yang baru terbagi dalam empat jajaran pengurus yakni Dewan Pengarah berkedudukan di Sumbawa, KP3S NTB (berkedudukan di NTB), KP3S Jakarta (berkedudukan di Jakarta) dan Organisasi Pendukung Wilayah.
Ketua Dewan Pengarah KP3S dipercayakan kepada H. Jamaludin Malik (Bupati Sumbawa), Ketua KP3S NTB tetap dipimpin Dr Hj. Siti Maryam, SH, MH, dan KP3S Jakarta diketuai oleh Drs. H. Manimbang Kaharyadi (mantan Ketua DPRD Sumbawa Barat).
"Dalam pertemuan konsolidasi itu juga langsung dibahas tugas dan wewenang pengurus KP3S di semua tingkatan," ujarnya.
Ia merinci tugas Dewan Pengarah (DP) yakni menentukan kebijakan, mengendalikan dan memberikan arahan umum kepada KP3S NTB dan KP3S Jakarta serta perangkat-perangkat organisasi perjuangan yang sama di wilayah lain.
Termasuk diantaranya mengusahakan/meminta dan mengatur pembagian dukungan dana perjuangan, untuk menjamin keterpaduan, keefektifan dan keefisienan dalam rangka keberhasilan perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
Tugas lainnya yakni mengkoordinasikan dan mendorong bila diperlukan kegiatan semua perangkat organisasi perjuangan, menerima/meminta laporan pelaksanaan tugas masing-masing perangkat organisasi perjuangan dan menyampaikan koreksi/arahan umum kepada masing-masing perangkat organisasi perjuangan.
DP juga bertugas mengorganisasikan penghimpunan/penerimaan dana bantuan pemerintah/ swasta dan mengatur pembagian/penyaluran kepada masing-masing organisasi perjuangan sesuai prioritas kebutuhan.
Sementara KP3S NTB antara lain bertugas melaksanakan berbagai kegiatan guna melengkapi persyaratan usulan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa dan menyampaikannya kepada para pejabat/lembaga berkepentingan.
Selanjutnya, melaksanakan serangkaian tugas seperti meminta dan menerima dukungan dana dari DP dan mempertanggung jawabkan penggunaannya, dan mengadakan koordinasi dengan semua pejabat/pihak terkait guna memperoleh persetujuan/dokumen pendukung untuk memenuhi persyaratan usulan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
KP3S NTB juga bertugas melaksanakan kegiatan lain bila diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan perjuangan sesuai arahan DP, dan dapat membentuk dan/atau mensahkan pembentukan organisasi-organisasi sayap untuk mendukung perjuangan.
Sedangkan KP3S Jakarta bertugas melaksanakan berbagai kegiatan guna menciptakan kondisi dan menindaklanjuti usulan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa yang disampaikan kepada lembaga-lembaga Pemerintahan Pusat dalam rangka menjamin keberhasilan perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
"Tugas lainnya dari KP3S Jakarta yakni melaksanakan pendekatan dan kegiatan lain yang diperlukan dalam rangka menjamin keberhasilan perjuangan dan dapat membentuk dan/atau mensahkan pembentukan organisasi-organisasi sayap untuk mendukung perjuangan," ujarnya. (*)