Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, akan memugar 85 unit rumah tidak layak huni (RTLH) warga prasejahtera di lima kelurahan agar mereka memiliki rumah yang layak dan sehat untuk ditempati.
Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram Lalu Agus Supriadi di Mataram, Jumat mengatakan pemugaran terhadap 85 unit rumah dilaksanakan melalui program pembangunan baru (PB).
"Artinya rumah sasaran dibongkar total kemudian dibangun baru. Jadi penerima bantuan tinggal menerima kunci rumah baru untuk ditempati," katanya.
Menurutnya, untuk pelaksanaan PB 85 unit rumah warga itu, masing-masing sasaran akan menerima bantuan hibah Rp35 juta per unit.
"Hibah Rp35 juta itu merupakan dana sharing dari pemerintah pusat dan pemerintah kota dengan ketentuan Rp20 juta dari pusat dan Rp15 juta dari kota," katanya.
Dikatakan, sebanyak 85 rumah yang akan dibangun baru itu berada di lima kelurahan, yakni Kelurahan Monjok, Sayang-Sayang, Bintaro, Babakan dan Kelurahan Karang Pule.
Untuk menentukan sasaran penerima bantuan pembangunan rumah baru, kata Agus, telah dilakukan verifikasi secara selektif.
Pasalnya, menurut dia, ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh calon sasaran, di antaranya bangunan rumahnya layak bongkar, kondisi kesehatan bangunan serta lahan harus milik sendiri atau lahan yang akan dibangun tidak dalam sengketa.
"Kepemilikan lahan ini menjadi bagian yang paling penting, agar tidak terjadi masalah ke depan setelah rumah selesai dibangun," katanya.
Lebih jauh Agus mengatakan, dengan anggaran sebesar Rp35 juta per unit itu, bangunan rumah akan dibangun seperti perumahan tipe 24 atau 36 dengan dua kamar tidur dan satu toilet.
"Jika penerima mau berswadaya lagi, bangunan bisa ditambahkan. Namun kemungkinannya sangat kecil sebab penerima rata-rata pra sejahtera," katanya.
Ia mengatakan, pengerjaan rumah warga itu akan dilakukan dengan sistem kelompok kerja untuk memudahkan pengawasan dan melibatkan tiga fasilitator.
"Dengan anggaran Rp35 juta per unit itu peruntukannya Rp30 juta untuk bahan bangunan dan Rp5 juta ongkos tukang sehingga penerima batuan tinggal menerima kunci rumah baru," katanya.
Sementara menyinggung tentang program pemugaran RTLH untuk peningkatan kualitas (PK), kata Agus, tahun 2022 belum ada.
"Tahun ini dilaksanakan hanya program PB. Kendati kita akui masih banyak RTLH yang perlu dipugar melalui program PK, apalagi sisa RTLH di Mataram yang belum dipugar sekitar 1.192 unit," katanya menambahkan.
