Perbaikan RTLH di Mataram sasar 26 masyarakat berpenghasilan rendah

id rumah tidak layak huni,Kota Mataram,bantuan simulan,RTLH,masyarakat berpenghasilan rendah

Perbaikan RTLH di Mataram sasar 26 masyarakat berpenghasilan rendah

Pjs Wali Kota Mataram Tri Budiprayitno (podium) memberikan arahan dalam kegiatan pencanangan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) tahun 2024 di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. ANTARA/Nirkomala

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencanangkan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dengan menyasar 26 masyarakat berpenghasilan rendah di kota itu.

Kegiatan pencanangan perbaikan RTLH itu dilaksanakan dengan penyerahan bantuan perbaikan RTLH secara simbolis kepada perwakilan penerima oleh Pjs Wali Kota Mataram Tri Budiprayitno didampingi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram M Nazaruddin Fikri di aula kantor Wali Kota Mataram, di Mataram, Rabu.

Pjs Wali Kota Mataram Tri Budiprayitno dalam kesempatan itu mengatakan perbaikan RTLH itu merupakan salah satu program unggulan pemerintah dalam rangka memberikan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Sebanyak 26 MBR yang menerima bantuan perbaikan RTLH, sudah terdata oleh Disperkim Kota Mataram melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)," katanya.

Baca juga: Disperkim usulkan Rp200 juta perbaikan rumah terdampak bencana di Mataram

Perbaikan RTLH dan pengembangan SPBE menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memajukan tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan efisien.

Menurut Pjs yang didampingi Kadis Perkim Kota Mataram, anggaran untuk pelaksanaan program perbaikan 26 unit RTLH bersumber dari APBD Kota Mataram sebesar Rp700 juta.

Satu MBR mendapat bantuan stimulan untuk perbaikan RTLH berbeda-beda sesuai kondisi rumah warga yang akan diperbaiki, yakni sekitar Rp25 juta hingga Rp50 juta.

Dalam pelaksanaan program perbaikan RTLH, pihaknya berharap agar bantuan bisa dimanfaatkan dengan maksimal guna mewujudkan rumah yang sehat dan nyaman.

Baca juga: Baznas Mataram data calon penerima program pemugaran RTLH

Hunian yang layak merupakan kebutuhan dasar yang berpengaruh besar pada kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

"Melalui program ini, kami harapkan dapat mengatasi kesenjangan sosial dalam bidang perumahan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat kurang mampu," katanya.

Di sisi lain, Tri Budiprayitno mengatakan berdasarkan data dari Disperkim Kota Mataram mencatat angka sementara kekurangan rumah di Mataram sekitar 16.000 unit dengan jumlah penduduk 458.683 jiwa.

Sementara rumah tidak layak huni di Kota Mataram tercatat 1.500 unit tersebar pada 27 kelurahan dari total 50 kelurahan se-Kota Mataram. "Masih ada 23 kelurahan yang RTLH belum terdata karena masih dalam proses pencacahan," katanya.

Baca juga: Baznas pugar puluhan rumah tidak layak huni di Mataram

Dengan melihat data RTLH itu, pemerintah kota harus kerja lebih keras mencari sumber anggaran untuk dapat menuntaskan keberadaan RTLH di Kota Mataram sehingga tidak hanya mengandalkan APBD Kota Mataram.

"Kalau setahun kita hanya bisa tangani 26 unit RTLH, maka butuh puluhan tahun untuk menuntaskan 1.500 RTLH di 27 kelurahan. Belum lagi dari 23 kelurahan yang sedang didata," katanya.

Baca juga: 85 rumah kumuh di Mataram tuntas dipugar