Mataram, 25/3 (ANTARA) - Hizbut Tahrir Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Barat menghimpun tanda tangan pendukung penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak, dalam aksinya yang digelar di Jalan Udayana, Kota Mataram, Minggu.
Upaya menghimpun tanda tangan masyarakat NTB itu merupakan bagian dari aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang direncanakan pemerintah pada 1 April 2012.
Aksi penolakan kenaikan harga BBM itu dikoordinir Ustadz Mukhlis. Massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berjumlah lebih dari 20 orang itu, menggelar dua lembar kain masing-masing berukuran lima meter, untuk ditandatangani masyarakat yang menolak kenaikan harga BBM.
Masyarakat yang melintas di lokasi aksi massa, di Jalan Udayana, depan Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTB itu, ditawari untuk menandatangani kain berwarna putih itu.
"Silahkan tanda tangan bagi yang merasa kenaikan harga BBM belum saatnya. Ini bentuk perjuangan agar kenaikan harga BBM tidak dilakukan pemerintah," ujar Mukhlis.
Cukup banyak warga yang merespons dan menandatangani "kain aspirasi" itu, sebagai bentuk kepedulian terhadap upaya penolakan kenaikan harga BBM.
Selain itu, masa aksi HTI NTB juga membagi-bagikan buletin Al Islam kepada umat Islam yang melintasi area itu, sebagai bagian dari upaya peningkatan pengetahuan keagamaan.
Unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM itu, merupakan kegiatan yang kesekian kalinya bagi HTI NTB, semenjak pemerintah mengumumkan rencana kenaikan harga bahan bakar bersubsidi itu.
Sebelumnya, digelar di perempatan lampu merah Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, Jumat (16/3) sore, yang dikoordinir Ustadz Arif.
HTI gencar menggelar aksi penolakan kenaikan harga BBM karena menurut mereka, hal itu secara otomatis mempengaruhi kenaikan harga barang kebutuhan pokok lainnya. Bahkan, BBM belum naik harga sejumlah barang kebutuhan pokok sudah lebih dulu naik.
Seperti diketahui, pemerintah berencana menaikkan harga BBM pada April 2012, meskipun hingga kini belum disetujui DPR.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, telah mengungkapkan dua opsi terkait rencana kenaikan harga BBM guna menekan angka subsidi dari APBN.
Opsi tersebut dituangkan dalam usulan baru yang disampaikan pemerintah kepada DPR, namun bersifat usulan alternatif kebijakan.
Opsi I, kenaikan harga eceran premium/solar yakni Rp 1.500 per liter jadinya 6.000, dan opsi II memberikan subsidi tetap maksimum sebesar Rp2.000 per liter untuk premium dan solar. (*)