Pemkot Mataram menyiapkan Rp3,6 miliar DTU untuk bansos BBM

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,6 miliar yang bersumber dari dana transfer umum (DTU) untuk program bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

"Anggaran yang kita alokasikan sebesar Rp3,6 miliar itu sesuai dengan arahan pemerintah pusat agar daerah siapkan 2 persen dari DTU untuk program bansos dampak kenaikan BBM," kata Asisten II Bidang Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Setda Kota Mataram Lalu Alwan Basri di Mataram, Jumat.

Menurutnya, sesuai dengan arahan garis besar yang disampaikan pemerintah bahwa DTU digunakan untuk pemberian bansos kalangan yang terdampak kenaikan BBM, seperti nelayan, tenaga kerja, ojek online (Ojol), dan sektor transportasi lainnya.

Selain itu, pemerintah juga mengingatkan agar sasaran bansos dari DTU jangan sampai dobel. Artinya, jangan sampai nelayan, pekerja, dan calon sasaran lainnya sudah menerima bantuan dari pemerintah pusat, menerima bansos BBM.

Misalnya, untuk nelayan dan Ojol yang sudah dapat bantuan langsung tunai (BLT) BBM, tidak boleh dapat lagi bansos dari daerah. Begitu juga dengan pekerja yang sudah menerima bantuan subdisi upah (BSU), tidak masuk kriteria penerima bansos.

"Sementara bansos untuk sektor transportasi, kita juga masih butuh penjelasan dan kajian dari pemerintah pusat sebab informasi bansos untuk transportasi logistik sembako," katanya.

Selain itu sasaran Ojol juga masih butuh rincian, apakah harus yang menjadi pengemudi Ojol atau tukang ojek yang ada di pangkalan.

"Semua itu masih belum ditetapkan. Insya Allah, Senin (19/9) kita akan rapat virtual lagi dengan beberapa kementerian terkait baru kita bisa pastikan," katanya.

Sedangkan menyinggung tentang jenis bantuan, Alwan juga belum dapat menyebutkan, apakah bansos akan diberikan dalam bentuk uang tunai atau paket sembako.

"Untuk calon penerima, kita akan ada tim verifikasi agar bansos tepat sasaran. Artinya, calon penerima adalah mereka yang terdampak dan tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah pusat," katanya.

Namun demikian, tambah Alwan, untuk data yang akan digunakan tetap mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang mencapai 211 ribu jiwa atau sekitar 75 kepala keluarga (KK).