Mataram (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan jika Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menerapkan meritokrasi seperti yang dicetuskannya selama ini, maka harus dimulai dengan mengganti posisi pejabat yang ada di atas atau top down baru bottom up atau ke bawah. Salah satunya mengganti posisi Sekda NTB yang kini masih dijabat Lalu Gita Ariadi,
"Harusnya pendekatan meritokrasi yang digunakan gubernur bersama wakilnya ini harus dimulai dengan mengganti top down atau atasnya dulu, baru bottom up atau ke bawah," kata Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Aminurlah dalam keterangannya di Mataram, Minggu.
Pernyataan Aminurlah atau yang kerap disapa Haji Maman ini menyikapi rencana Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri melakukan mutasi jabatan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.
Untuk itu, Haji Maman menilai sudah saatnya Gubernur Lalu Muhamad Iqbal mengganti posisi Sekda NTB yang kini masih dijabat Lalu Gita Ariadi, apabila gubernur mau menerapkan meritokrasi.
"Apabila Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri ingin sungguh-sungguh menata birokrasi, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah segera mengganti posisi Sekda NTB. Bukan justru sebaliknya melakukan mutasi atau merotasi pimpinan OPD," ujarnya.
Baca juga: Berikut daftar kepala OPD di Pemprov NTB yang dikabarkan dimutasi
Menurut anggota DPRD NTB dari daerah pemilihan (Dapil) IV Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu ini, fungsi sekda ini sangat strategis di tubuh birokrasi. Pertama sebagai penata birokrasi dan kedua sebagai pengelola keuangan daerah karena sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga sebagian dari kewenangan gubernur itu ada pada sekda.
Oleh karena itu kalau Gubernur NTB ingin bagus jalan pemerintahannya di awal-awal ini, harusnya start-nya itu dimulai dengan mengganti posisi Sekda, apalagi ke depan pemerintahan ini akan menyusun RPJMD .
"Jadi jangan menunggu sekda yang sekarang pensiun dulu, baru usulkan pengganti, itu kalau dia (gubernur) mau pemerintahan ini berjalan baik, ingin nyaman, ya itu tadi ganti sekda dulu baru yang lain (OPD)," katanya.
Sebelumnya beredar kabar Gubernur dan Wakil Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri akan melakukan rotasi dan mutasi pejabat eselon II pimpinan OPD) untuk pertama kalinya setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta pada 20 Pebruari 2025.
Baca juga: Siap-siap pejabat Pemprov NTB dirombak, kata Gubernur Iqbal
Dikonfirmasi terkait kabar mutasi ini, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Yusron Hadi mengaku belum bisa memberi komentar apa pun soal rencana mutasi yang akan dijadwalkan pekan depan itu.
"Kalau itu saya gak berani komentar," singkat Yusron.
Sementara dari informasi yang beredar luas diterima wartawan, ada delapan jabatan Kepala OPD yang kosong dibawah kepemimpinan Iqbal-Dinda diisi pelaksana tugas (Plt) akan diisi pejabat difinitif.
Di antaranya Plt Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang saat ini diisi Mursal, Plt Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral diisi Izzudin Mahili, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diisi Lies Nurkomalasari, Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Wahyu Hidayat akan diganti.
Selain itu, Plt Kepala Dinas Perpustakaan Amir, Staf Ahli Gubernur, Plt Kepala Brida NTB Lalu Suryadi, Plt Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diisi Ervan Anwar, dan Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah diisi Yusron Hadi pun juga bakal diganti.
Baca juga: DPRD dukung Gubernur NTB rombak pimpinan OPD
Ada juga kepala dinas yang saat ini masih berstatus difinitif juga diisikan akan terkena mutasi. Mereka itu antara lain Kepala Dinas Sosial diisi Ahsanul Khalik, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Abdul Aziz, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika diisi Najamuddin Amy.
Selain itu, nama Kepala Dinas Pertanian diisi Taufik Hidayat, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Eva Dewiyani dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ashari, Kepala Dinas Permukiman Sadimin, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aidy Furqan juga bakal diganti.
Termasuk nama Kepala Dinas Pariwisata Jamaluddi Malady, Kepala pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Roni juga diganti. Selain nama-nama tersebut hampir semua Kepala Biro Setda NTB juga kena mutasi. Termasuk Direktur Rumah Sakit Daerah Provinsi NTB yang diisi oleh dr. Lalu Herman Putra.
Kepala Dinas Pariwisata NTB Jamaludin Maladi mengaku apapun keputusan pimpinan dirinya akan mengikuti.
"Kita ikuti saja," katanya singkat.
