Mataram, 15/6 (ANTARA) - Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorluh) Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong para penyuluh untuk memiliki laptop atau komputer jinjing yang bisa dimanfaatkan untuk mengakses berbagai informasi yang terkait dengan dunia pertanian.
"Para penyuluh pertanian lapangan (PPL) minimal memiliki laptop yang dilengkapi dengan perangkat internet. Alat itu sangat diperlukan untuk menunjang kinerja mereka," kata Kepala Sekretariat Bakorluh NTB H Mashur, di Mataram, Jumat.
Menurut dia, tugas PPL sekarang ini tidak hanya sebatas memberikan penyuluhan mengenai teknik budidaya dan cara penanganan hama dan penyakit tanaman, namun orientasinya sudah mengarah kepada penyampaian informasi pasar ke petani.
Informasi pasar sangat dibutuhkan petani agar mereka termotivasi untuk membudidayakan suatu komoditas, terutama komoditas yang menjadi program unggulan Pemerintah Provinsi NTB.
Pemerintah Provinsi NTB saat ini menggenjot produksi sejumlah komoditas, seperti jagung dan rumput laut. Oleh sebab itu, para penyuluh diharapkan memiliki peran besar untuk mendampingi petani binaannya agar mereka bisa memperoleh kepastian pasar dan harga yang layak.
Selain itu, kata Mashur, para PPL juga dituntut untuk bisa memfasilitasi para petani agar bisa mengakses permodalan melalui perbankan.
"Tugas PPL tidak hanya di hulu, yakni memberikan informasi mengenai teknik budidaya, tapi juga harus ke sisi hilirnya, berupa penyampaian informasi pasar, informasi harga dan permodalan. Semua itu berhubungan dengan teknologi informasi," katanya.
Mashur mengakui bahwa PPL di NTB belum melaksanakan fungsi penyampaian informasi pasar dan harga komoditas kepada para petani. Hal itu disebabkan karena sebagian besar PPL belum memiliki perangkat teknologi informasi, di samping masih perlu diberikan pelatihan penggunaan teknologi informasi.
"Kami akan mencoba mengusulkan untuk pengadaan laptop bagi PPL. Selama ini yang sering kami usulkan adalah kendaraan operasional. Mudah-mudahan bisa didanai dari APBD, kalau dari APBN belum terealisasi," ujarnya.
Ia mengatakan, pihaknya tetap berupaya menyampaikan informasi tentang pasar dan harga komoditas dengan memanfaatkan 'cyber extention" atau perangkat internet yang dipasarkan di sejumlah Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).
Alat itu merupakan bantuan dari Kementerian Pertanian untuk menunjang kinerja penyuluh dalam melakukan pendampingan, terutama yang terkait dengan dunia agribisnis.
"Namun alat itu masih terbatas. Tapi bukan berarti penyampaian informasi ke petani tidak berjalan. Banyak cara untuk mengoptimalkan kinerja sebagai PPL. Tidak hanya harus melalui pelatihan," ujarnya. (*)