Mataram (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Mataram, Nusa Tenggara Barat melengkapi sarana pelayanan publik untuk meraih Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2023.
"Meskipun dengan kesederhanaan gedung yang belum 100 persen selesai, semua layanan kegiatan lapas, baik dalam pelayanan warga binaan, masyarakat luar, keluarga warga binaan, maupun stakeholder tetap kami berikan yang terbaik," kata Kepala Lapas Kelas IIA Mataram Ketut Akbar Herry Achjar di Kuripan, Lombok Barat, Rabu.
Pelayanan tersebut didukung dengan sarana kelengkapan seperti klinik kesehatan, tempat ibadah, perpustakaan, ruang kunjungan, dan pelayanan pembinaan, seperti menyediakan ruang kerja dengan sarana pendukung keterampilan para warga binaan.
"Sarana penunjang untuk kaum disabilitas kami sediakan, mulai dari pintu masuk sampai ruang kunjungan. Begitu pula blok tahanan sampai ruang layanan, termasuk toilet, tempat permainan anak, dan ruang menyusui. Meskipun sederhana, tetapi insyaallah semua sudah bisa terpenuhi," ujarnya.
Dia menyampaikan bahwa target saat ini hanya WBBM karena Lapas Kelas IIA Mataram yang berada di Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, sudah terlebih dahulu meraih Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2021.
Dengan demikian, Akbar berharap dukungan seluruh petugas maupun warga binaan agar Lapas Kelas IIA Mataram dapat meraih Predikat WBBM Tahun 2023.
"Untuk meraih itu, tentu kami tidak bisa sendiri. Kami melakukannya dengan membangun komitmen bersama, baik dengan petugas maupun warga binaan sesuai dengan moto yang sudah kami bentuk 'Beriuk, Besopok Angen, Besolah' Lapas Mataram," ujarnya.
Makna dari moto tersebut, jelas dia, adalah bekerja bersama dengan senang hati agar Lapas Mataram menjadi lebih baik lagi.
"Komitmen ini kami bentuk dengan mengubah 'mindset' kerja dari pucuk pimpinan sampai bawah dan mengubah emosional negatif menjadi positif," ucap dia.
Akbar menyambut baik tawaran Ombudsman RI Perwakilan NTB untuk membantu mewujudkan impian Lapas Mataram meraih Predikat WBBM melalui asistensi dan supervisi pelayanan publik.
"Kami menyambut baik tawaran Ombudsman RI untuk memberikan pendampingan kepada kami. Semoga upaya ini bisa mewujudkan harapan kami mendapatkan Predikat WBBM Tahun 2023," katanya.
Akbar menyampaikan hal tersebut usai menggelar kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM Tahun 2023.
Penandatanganan komitmen ini menjadi wujud keseriusan Lapas Mataram untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2012 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Pemerintah.
Dalam Penandatangan Komitmen Bersama Seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenkumham NTB di Lapas Kelas IIA Mataram itu turut menyaksikan pejabat Kemenkumham NTB, Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, sejumlah pejabat Pemerintah Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan pejabat lembaga penegak hukum di NTB.
