PPP perkuat konsolidasi mesin partai di Jawa Tengah

Jakarta (ANTARA) - Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono mulai memperkuat konsolidasi mesin partai di Jawa Tengah. "Setelah saya diberi amanah selama tujuh bulan, secara nasional dari Aceh sampai Papua, konsolidasi kami baik. Bahkan seluruh instrumen organisasi partai bergerak menjalankan misi demokrasi PPP, yaitu mendengarkan suara arus bawah baik internal maupun para tokoh," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta.


Penegasan itu disampaikan Mardiono saat melantik badan otonom PPP yakni pengurus wilayah Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) Jawa Tengah di Semarang, Kamis. Kegiatan dirangkaikan dengan pengukuhan bakal calon legislatif (bacaleg) DPR RI, DPRD tingkat provinsi dan DPRD tingkat kabupaten/kota.

"Beberapa waktu lalu, ada lembaga survei yang merilis bahwa elektabilitas PPP mencapai 4,1 persen. Artinya apa yang dikerjakan sudah mendapat pengakuan oleh rakyat dan umat," ucapnya menegaskan. Menurut Mardiono, naiknya elektabilitas PPP saat ini tidak terlepas dari konsolidasi yang telah dilakukan. Dia pun berjanji akan terus bergerak untuk menjemput kemenangan PPP bersama seluruh kader se-Indonesia. "Kalau melihat semangat di Jateng saat ini, terjadi juga di seluruh Indonesia termasuk di Papua. Seluruh Indonesia bergerak, bersatu, menuju kemenangan," tuturnya.

Sementara berdasarkan hasil survei terbaru dari Charta Politika Indonesia yang dirilis pada Senin (15/5/2023), elektabilitas PPP sebesar 4,1 persen. Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengatakan kali pertama PPP memperoleh angka di atas parliamentary threshold (PT). "PPP pertama kali dalam survei kami melampaui angka parliamentary threshold, yaitu 4,1 persen," jelasnya.

Baca juga: Menparekaf Sandiaga Uno akui PPP paling sering berkomunikasi
Baca juga: Pendaftaran bakal caleg Gerindra dan PPP Lombok Tengah diterima KPU

Survei tersebut dilaksanakan pada 2—7 Mei 2023 melalui wawancara tatap muka terhadap 1.220 responden yang berusia minimal 17 tahun atau sudah memenuhi syarat sebagai pemilih dan tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Penentuan sampel dilakukan metode acak bertingkat (multistage random sampling), dengan toleransi kesalahan (margin of error) survei itu sekitar 2,82 persen.