DKPP Sumbawa Optimalkan Pengelolaan Pulau Kecil 2016

id Pulau Kecil

DKPP Sumbawa Optimalkan Pengelolaan Pulau Kecil 2016

Kabid Kelautan dan Pengawasan Pulau-pulau Kecil DKPP Sumbawa Barat Noto Karyono. (1)

"Program ini selaras dengan kebijakan pemerintah pusat melalui kementerian perikanan dan kelautan dalam upaya memaksimalkan potensi perikanan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,"
Sumbawa Barat (Antara NTB) - Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Sumbawa Barat akan mengoptimalkan pengelolaan pulau-pulau kecil sebagai tujuan wisata bahari pada 2016.

Kabid Kelautan dan Pengawasan Pulau-pulau Kecil Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) Sumbawa Barat, Noto Karyono, di Taliwang, Rabu, mengatakan program itu antara lain akan meliputi program optimalisasi konservasi sumber daya ikan dengan pelestarian ikan langka serta pelarangan penggunaan alat tangkap ilegal (destruktif fishing), seperti penggunaan bom ikan, racun (potasium), pukat, hela dan troll.

"Program ini selaras dengan kebijakan pemerintah pusat melalui kementerian perikanan dan kelautan dalam upaya memaksimalkan potensi perikanan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Noto.

Selain itu, kata Noto, program lainnya adalah peningkatan produksi tangkapan ikan

dengan supporting bantuan sarana tangkap. DKPP Sumbawa Barat, kata dia, telah mengusulkan pengadaan bantuan alat tangkap itu melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN. Bantuan alat tangkap yang diusulkan itu adalah perahu, mesin dan alat

tangkap.

Keberadaan bantuan tersebut diharapkan bisa mendongkrak peningkatan produksi ikan Sumbawa Barat. Karena selama ini, dikatakannya, jumlah produksi ikan daerah ini hanya 347 ton per tahun.

"Kendala selama ini, nelayan kita masih bersifat tradisional dengan armada dan alat tangkap sederhana. Dengan adanya bantuan alat tangkap, kita menargetkan produksi bisa naik 10 sampai 15 persen," tambah Noto.

Ia mengatakan, pada tahun 2015 ini, Sumbawa Barat mendapat alokasi DAK sebesar Rp3,4 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk sarana, alat tangkap, pengembangan budidaya serta pengawasan.

Sedangkan, untuk pengawasan, Noto mengakui selama ini intrnsitasnya masih dua hingga tiga kali sebulan. Mulai tahun ini, pengawasan dalam bentuk patroli itu, DKPP akan melibatkan pengelola pulau-pulau kecil, baik swasta, masyarakat atau

pemerintah.

"Kami sudah koordinasi dengan pihak swasta pengelola pulau kecil dan mereka setuju, tinggal jadwalkan. Kita ingin mempertahan status perairan Sumbawa Barat

sebagai wilayah paling aman dari kegiatan ilegal maupun desktruktif fishing," katanya. (*)