Dua kabupaten di NTB siaga darurat kekeringan

Mataram (ANTARA) - Dua kabupaten di Nusa Tenggara Barat sudah menetapkan siaga darurat kekeringan dampak dari El Nino.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB Ahmadi di Mataram, Rabu, mengatakan, dua kabupaten itu, yakni Sumbawa dan Lombok Timur.

"Untuk dua kabupaten ini sudah ada distribusi air bersih dengan mobil tangki," ujarnya.

Ia mengatakan, dalam waktu dekat akan ada dua kabupaten yang juga menyusul menetapkan status yang sama. Yakni Kabupaten Dompu dan Bima.

"Ini beberapa kabupaten yang juga akan menyusul. Sementara untuk tingkat provinsi kita juga sedang bersiap usulan darurat," kata Ahmadi.

Ahmadi menjelaskan, bagi daerah yang sudah menetapkan status siaga darurat kekeringan untuk menyiapkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).

Anggaran ini bisa digunakan untuk pendistribusian air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan.

"Dana BTT ini untuk operasional mobil tangki dan honor petugas. Itu yang disiapkan," ucapnya.

Menurut dia, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota sudah menyatakan kesanggupan untuk menyediakan anggaran bencana kekeringan.

"Jadi provinsi dan kabupaten serta kota saling 'sharing' anggaran, karena bencana ini rutin setiap tahun terjadi," ujarnya.

Selain dukungan anggaran dari provinsi dan kabupaten serta kota, pihaknya juga mengusulkan anggaran ke pusat melalui BNPB.

"Kami usulkan ke pusat itu Rp20 miliar," kata Ahmadi.

Anggaran sebesar itu, menurutnya, sangat dibutuhkan oleh daerah. Mengingat anggaran yang ada di masing-masing daerah terbilang minim.

"Kalau kita bicarakan anggaran bukan hanya kita, semua daerah juga sama. Minim semua," ujarnya.

Ahmadi mengatakan, nantinya anggaran yang ada digunakan untuk operasional mobil tangki yang akan mendistribusikan air bersih ke masyarakat yang terdampak kekeringan. Selain itu juga anggaran tersebut untuk membiayai honor petugas.

"Itu semua harus disiapkan dengan baik," ujarnya.

Ia berharap, usulan anggaran tersebut bisa direalisasikan oleh BNPB. Mengingat pada bulan Juli dan Agustus diperkirakan menjadi puncak musim kemarau di NTB.

"Mudah-mudahan usulan kami ini diterima BNPB dan begitu puncak bulan kemarau Juli dan Agustus anggaran keluar," katanya.