Pemerintah pusat menyerahkan pengelolaan Pelabuhan Bangsal ke Pemprov NTB

Mataram, NTB (ANTARA) - Pemerintah pusat menyerahkan pengelolaan Pelabuhan Bangsal di Kabupaten Lombok Utara kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Pemerintah pusat sudah menyerahkan ke pemerintah provinsi (pemprov) mulai September ini," kata Kepala Dinas Perhubungan NTB Lalu Moh Faozal saat dikonfirmasi melalui telepon dari Mataram, NTB, Kamis.

Ia mengatakan meski pengelolaan Pelabuhan Bangsal yang selama ini melayani penyeberangan tiga Gili, yakni Trawangan, Air, dan Meno sudah diserahkan Pemprov NTB, namun peralihan tersebut tidak dibarengi dengan status pegawainya.

"Kalau pegawai, kita serahkan ke masing-masing pegawai, apakah tetap menjadi pegawai pusat atau daerah. Kami tergantung masing-masing, karena kami tidak bisa memaksa, tapi kalau aset dan pengelolaannya sudah milik daerah," ujarnya.

Faozal mengakui dalam sehari Pelabuhan Bangsal bisa melayani 1.000 orang sampai 1.500 orang wisatawan. Sedangkan, total aset pelabuhannya mencapai Rp3 triliun.

"Kalau asetnya besar dan mahal karena bangun pelabuhan ini tidak gampang, butuh biaya besar," ujarnya.

Ia juga menegaskan dengan beralihnya pengelolaan Pelabuhan Bangsal dari pemerintah pusat ke daerah, maka daerah bisa mendapatkan banyak keuntungan, salah satunya bisa menambah sumber pendapatan asli daerah (PAD)

Selain itu, menurut Faozal, secara pelayanan di Pelabuhan Bangsal bisa dikelola oleh daerah. Kemudian, secara keberpihakan kepada daerah juga lebih baik.

"Memang sekarang sudah baik, ada gratis porter dan tenaga kebersihan sudah disiapkan. Intinya, semua akan kita tata lagi supaya lebih baik," katanya.