Mataram (Antara NTB) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat masih menantikan jawaban dari Kementerian Luar Negeri RI dan Pemerintah Malaysia atas penyebab penembakan tiga orang warganya hingga tewas pada September 2016.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Nusa Tenggara Barat (NTB) H Wildan, di Mataram, Kamis, mengatakan pihaknya sudah melayangkan surat protes kepada Pemerintah Malaysia atas peristiwa penembakan tersebut tanpa ada penjelasan resmi melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Malaysia.
"Makanya kami juga minta Kementerian Luar Negeri ikut bertanggung jawab karena dia wakil negara. Kami akan surati lagi, karena kami ingin tahu apa sesungguhnya yang terjadi," katanya.
Ia mengatakan tiga warga NTB yang tewas ditembak polisi Negeri Sembilan, Malaysia, berasal dari Kabupaten Sumbawa. Mereka diduga masuk ke Malaysia dengan paspor pelancong.
Kasus penembakan warga NTB hingga tewas oleh polisi di Malaysia, juga terjadi pada Juni 2016. Sebanyak empat warga yang tewas ditembak berasal dari Kabupaten Sumbawa. Keempat jenazah diserahkan ke pihak keluarga pada 12 Juni 2016.
Wildan mengaku sampai saat ini belum mendapat keterangan resmi dari Kementerian Luar Negeri, maupun dari Pemerintah Malaysia atas seluruh insiden berdarah tersebut. Padahal surat protes sudah dilayangkan satu bulan lalu.
"Jangan hanya kirim mayat, tetapi kami ingin tahu apa alasan penembakan, kan Malaysia negara hukum. Proses hukum harusnya dijalankan dulu, jangan main tembak saja," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Mataram Mucharom Ashadi, mengatakan ketiga jenazah warga NTB asal Kabupaten Sumbawa yang tewas ditembak September 2016, sudah dimakamkan di Malaysia, atas persetujuan keluarga yang datang ke Malaysia.
"Pemakaman sudah dilakukan pada 24 Oktober lalu. BP3TKI memfasilitasi beberapa anggota keluarga dari warga NTB yang ditembak itu untuk berangkat ke Malaysia," ujarnya.
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), kata dia, juga menyayangkan sikap polisi di Malaysia yang melakukan penembakan hingga menyebabkan kematian.
"Kalau memang bersalah harusnya diproses hukum, lakukan penyelidikan dulu," katanya.
Atas insiden penembakan warga NTB tersebut, kata dia, BNP2TKI juga melayangkan surat protes kepada Pemerintah Malaysia. Sama seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB.
"BNP2TKI juga melayangkan protes. Termasuk juga ke negara-negara di kawasan Timur Tengah, jika ada warga Indonesia yang dibunuh dan diperkosa," ucap Mucharom. (*)
NTB Nantikan Alasan Warganya Ditembak di Malaysia
Jangan hanya kirim mayat, tetapi kami ingin tahu apa alasan penembakan, kan Malaysia negara hukum. Proses hukum harusnya dijalankan dulu, jangan main tembak saja
