Mataram (Antara NTB) - Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat merilis laju inflasi pada November 2016 sebesar 0,20 persen disebabkan kenaikan harga beberapa jenis komoditas hortikultura.
"Komoditas terbesar penyumbang inflasi adalah bawang merah, cabai rawit, jeruk, cabai merah, dan bawang putih," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Barat (NTB) Endang Tri Wahyuningsih, di Mataram, Kamis.
Ia mengatakan, komoditas hortikultura masuk dalam kelompok bahan makanan yang mengalami kenaikan indeks sebesar 0,8 persen.
Kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau juga mengalami kenaikan indeks sebesar 0,28 persen. Selain itu, kelompok kesehatan 0,28 persen dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga 0,07 persen.
Sementara penurunan indeks terjadi pada kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,07 persen, kelompok sandang 0,09 persen dan kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan 0,29 persen.
"Komoditas yang mengalami penurunan indeks adalah tomat sayur, angkutan udara, daging ayam ras, apel, emas perhiasan, dan telur ayam ras," ujarnya.
Endang menyebutkan, laju inflasi NTB tahun kalender November 2016 sebesar1,96 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi tahun kalender November 2015 sebesar 2,47 persen.
Begitu juga dengan laju inflasi "tahun ke tahun" November 2016 sebesar 2,89 persen. Lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi "tahun ke tahun" di bulan November 2015 sebesar 4,74 persen.
"Kami berharap laju inflasi di NTB, tetap terkendali hingga akhir 2016. Dan tidak berada di atas nasional," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) NTB Prijono, mengatakan pihaknya menaruh perhatian serius terhadap potensi kenaikan harga komoditas hortikultura pada musim hujan.
Oleh sebab itu, TPID NTB menerapkan empat strategi dalam rangka menstabilkan harga komoditas agar target laju inflasi sebesar 4 persen plus minus 1 pada akhir 2016 tercapai.
"Empat strategi tersebut adalah ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi kebijakan," katanya. (*)
