Jakarta (ANTARA) - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menilai pertemuan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam rangkaian World Water Forum Ke-10 di Bali merupakan bentuk keteladanan.
"Biar dunia juga mengetahui bahwa dengan segala perbedaan yang terjadi, para pemimpin di Indonesia bisa kompak, apalagi menyangkut hal-hal yang strategis," ujar Said dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.
Dimata dunia, dia mengatakan, para pemimpin formal negara harus bersatu padu. Adapun Puan merupakan Ketua DPR RI dan Presiden Jokowi merupakan pemimpin pemerintahan Indonesia, sehingga Said berpendapat sudah sepatutnya keduanya bertemu dalam konteks acara tersebut.
Menurutnya, akan sangat tidak elok dimata dunia, dan sangat tidak dewasa apabila segala perbedaan langkah politik yang terjadi menghalangi pertemuan Jokowi dan Puan dalam konteks acara kenegaraan.
Apalagi perhelatan World Water Forum Ke-10, sambung dia, dihadiri beberapa kepala negara dunia, puluhan menteri, dan ribuan delegasi. Said bercerita bahwa keteladanan yang dilakukan Jokowi maupun Puan itu, juga telah dicontohkan oleh para pemimpin terdahulu, seperti Soekarno, Mohammad Hatta, hingga Amir Sjarifudin, yang banyak berbeda soal langkah politik.
"Namun para tokoh itu masih bisa bertemu untuk urusan urusan yang lebih penting, menyangkut kepentingan bangsa dan negara," ucap dia.
Dia menuturkan, dalam World Water Forum Ke-10, Indonesia mendapatkan potensi berbagai kerja sama internasional, di mana forum itu salah satunya akan membahas krisis dan bencana iklim.
Ia menegaskan, urusan air menyangkut kelangsungan tempat hidup di muka bumi, sehingga kontribusi Indonesia dan dunia sangat penting dalam merumuskan aksi iklim yang baik.
Tak hanya dalam World Water Forum Ke-10, dia menyebutkan Puan dan Jokowi ke depannya juga akan bersua kembali karena berbagai acara kenegaraan telah menanti kehadiran kedua pihak.
Pada 16 Agustus 2024, Jokowi akan datang ke DPR dan menyerahkan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN 2025), yang dilanjutkan dengan sidang bersama antara Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan Jokowi pada hari berikutnya.
Baca juga: PDIP dukung duet Rohmi-Musyaifirin maju Pilgub NTB 2024
Baca juga: Nama Djarot hingga Ahok masuk bursa Pilkada DKI Jakarta
Puan, lanjut Said, juga akan bersua kembali dengan Presiden Jokowi pada peringatan Proklamasi Indonesia, dan seterusnya di berbagai acara kenegaraan.
"Hal ini juga membuktikan kesekian kalinya kematangan jiwa kepemimpinan Mbak Puan. Beliau tidak baperan dan mengetahui menempatkan diri dengan semestinya," ungkap Said menegaskan.
Berita Terkait
Kenapa rekomendasi Eri-Armuji tak kunjung datang? begini tanggapan Cak Eri
Minggu, 23 Juni 2024 12:01
Susi Pudjiastuti berpeluang diusung PDIP di Pilkada Jabar 2024
Rabu, 19 Juni 2024 17:56
KPK tegaskan tak ada motif politik soal penyitaan buku catatan Sekjen PDIP Hasto
Selasa, 11 Juni 2024 20:30
KPK: Penyitaan ponsel Sekjen PDIP Hasto sudah sesuai prosedur
Selasa, 11 Juni 2024 19:03
Wayang ajarkan nilai kehidupan dan falsafah bangsa
Minggu, 9 Juni 2024 6:49
PDIP gelar wayangan peringati Bulan Bung Karno 2024
Minggu, 9 Juni 2024 6:43
Khofifah sebut PDIP tak pernah sodorkan kadernya
Sabtu, 8 Juni 2024 3:32
Hasto: Pemeriksaan ini bagian pendidikan politik
Selasa, 4 Juni 2024 16:04