Program tiga bulan bersih sampah Mataram

id sampah mataram, program tbbs ,kota mataram,kultur masyarakat

Program  tiga bulan bersih sampah Mataram

Pemerintah Kota Mataram memberlakukan program tiga bulan bersih sampah. Nampak petugas kebersihan mengangkut sampah dengan kendaraan roda tiga (ist)

Kita berharap TBBS ini tidak hanya dilaksanakan selama tiga bulan pertama setiap tahun, melainkan bisa terus berlanjut ke bulan-bulan berikutnya
Mataram (Antaranews NTB)- Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana mengharapkan, program TBBS atau tiga bulan bersih sampah diharapkan mampu mengubah kultur masyarakat untuk bisa terus menjaga kebersihan lingkungan.

"Kita berharap TBBS ini tidak hanya dilaksanakan selama tiga bulan pertama setiap tahun, melainkan bisa terus berlanjut ke bulan-bulan berikutnya," katanya kepada wartawan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis.

Program TBBS telah dicanangkan pada 21 Januari 2018 sampai dengan 21 April 2018, bertujuan mendukung kebijakan pengelolaan sampah melalui gerakan kebersihan.

Gerakan kebersihan dilakukan pada lingkungan perkantoran pemerintah, pelabuhan, sarana anagkutan udara, laut dan sungai. Selain itu pasar tradisional, kompleks dan kawasan permukiman, "car free day" tanpa sampah serta kampanye pilkada tanpa sampah.

Di samping itu, program TBBS dilakukan juga melalui pengembangan inovasi tata kelola dan teknologi pengelolaan sampah.

"Sistem penanganan sampah melalui TBBS cukup optimal, karenanya kami sangat berharap agar sistem TBBS yang sudah mulai berjalan dapat terus dilaksanakan setiap bulan," katanya.

Mohan mengatakan, program TBBS ini di luar kegiatan penilaian penghargaan Adipura 2018, namun tidak dapat dipungkiri karena instrumen penilaian Adipura terkait masalah kebersihan bisa ada relevansinya.

Sebagai harapan dan motivasi, lanjut Mohan, pemerintah kota tetap optimistis tahun ini Adipura kembali akan diraih. "Dengan demikian, TBBS bisa menjadi kesatuan dengan Adipura," ujarnya.

Menyinggung tentang upaya mempertahankan Adipura, Pjs Wali Kota Mataram ini, menekannya kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk bekerja lebih optimal.

Meskipun diakuinya, selama ini DLH telah menunjukan kinerja secara optimal dengan berbagai keterbatasan sarana, prasarana dan SDM yang dimiliki bahkan manajemennyapun sudah baik.

"Tapi kita akui, kemampuan kebijakan dari sisi anggaran yang belum optimal," katanya.

Dalam hal ini, pemerintah realistis melihat kemampuan sehingga pembagian anggaran dilakukan secara adil dan proporsional. "Adil tidak harus sama rata, tapi proporsional kepada dinas teknis yang membutuhkan pembiayaan dan berdampak publik lebih besar kita prioritaskan," katanya.