Jakarta (ANTARA) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan umat Islam bahwa memilih pemimpin hukumnya wajib seiring dengan semakin dekatnya hari pencoblosan Pilkada serentak pada 27 November 2024.
"Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan kepemimpinan dan pemerintahan dalam rangka menjaga keberlangsungan agama dan kehidupan bersama," tulis MUI dalam Tausiyah Kebangsaan yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekjen MUI Amirsyah Tambunan yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan digelar di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota di Indonesia pada 27 November 2024.
Oleh karena itu, MUI menekankan keterlibatan umat Islam dalam pemilihan kepala daerah hukumnya wajib. Selain itu, MUI juga memberikan imbauan kepada umat Islam dalam keterlibatan tersebut untuk senantiasa berpegang teguh terhadap ketentuan-ketentuan.
Baca juga: Fatwa MUI: pemimpin ingkar janji hukumnya dosa
Baca juga: Ada tiga kiat pilih pemimpin dalam pilkada era digital
Pertama, pilihan didasarkan atas keimanan, ketakwaan kepada Allah SWT, kejujuran, amanah, kompetensi, dan integritas.
Kedua, bebas dari suap (risywah), politik uang (money politik), kecurangan (khida'), korupsi (ghulul), oligarki, dinasti politik, dan hal-hal yang terlarang secara syar'i.
Dalam menggunakan hak pilihnya, MUI menyampaikan umat Islam wajib menentukan calon pemimpin yang mampu mengemban tugas amar ma'ruf nahi mungkar.
Dengan memilih calon pemimpin yang beriman, bertakwa, jujur, terpercaya, aktif, dan aspiratif, mempunyai kemampuan dan memperjuangkan kepentingan umat Islam, serta kemaslahatan bangsa.
"Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat di atas, atau sengaja tidak memilih padahal ada calon yang memenuhi syarat atau ada yang mendekati syarat ideal, adalah haram," tulis Tausiyah MUI.
Baca juga: Pesan Generasi Z, jangan memilih pemimpin hanya karena jatuh cinta
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menargetkan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak Nasional 2024 mencapai 82 persen.
Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan target tersebut mengacu pada capaian partisipasi pada pemilu yang dinilai cukup tinggi dibandingkan negara-negara demokrasi maju.
"Dengan rata-rata capaian partisipasi 82 persen. Sebuah capaian partisipasi yang terkategori tinggi dibandingkan negara-negara yang katanya mengaku sebagai negara maju dalam demokrasi," kata dia.
Menurutnya, tingkat partisipasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan tempat pemungutan suara (TPS), tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kesiapan masyarakat dan kondisi sosial-politik yang ada.
Berita Terkait
Soal kasus Gus Miftah, Cholil Nafis: Pentingnya jaga lisan dalam komunikasi publik
Rabu, 4 Desember 2024 17:39
Soal kasus Gus Miftah, MUI: Islam menyuruh saling menghormati
Rabu, 4 Desember 2024 17:35
Waketum MUI minta warga sabar menunggu hasil resmi Pilkada 2024
Minggu, 1 Desember 2024 8:24
Menag sowan ke MUI perkuat sinergi antarlembaga
Selasa, 19 November 2024 16:34
MUI meminta presiden hentikan impor produk Israel
Kamis, 7 November 2024 20:58
Menlu RI minta masyarakat jangan lelah bela keadilan
Kamis, 3 Oktober 2024 21:15
Kemenag klarifikasi soal nama 'wine' memiliki sertifikat halal
Selasa, 1 Oktober 2024 17:19
Waketum MUI sesalkan ada tokoh acuh tak acuh terhadap penderitaan warga Palestina
Rabu, 25 September 2024 12:57