Layanan kesehatan di Mataram dapat porsi besar dari DBHCHT

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyebutkan, layanan kesehatan di Mataram mendapat porsi anggaran terbesar dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) untuk Kota Mataram pada 2025.

"Kebijakan itu karena layanan kesehatan merupakan salah satu program strategis di Kota Mataram," kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Mataram HM Ramayoga di Mataram, Sabtu.

Hal tersebut disampaikan menyikapi kenaikan DBHCHT untuk Kota Mataram 2025 dari pemerintah pusat sebesar Rp79 miliar, naik sekitar 25 persen dari alokasi tahun sebelumnya yang berada di angka Rp63 miliar.

Baca juga: Layanan kesehatan dibuka di pasar tradisional Ampenan Mataram

Menurutnya, dalam perencanaan anggaran DBHCHT akan dimanfaatkan secara optimal untuk berbagai kegiatan strategis dan porsi terbesarnya adalah untuk penganan kesehatan di Kota Mataram.

Seperti untuk pemberian obat-obatan di rumah sakit serta pelayanan-pelayanan terhadap pemenuhan UHC (Universal Health Coverage).

"UHC merupakan program jaminan kesehatan untuk memastikan setiap warga memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan," katanya.

Namun demikian, pihaknya belum bisa menyebutkan angka pasti atau persentase untuk alokasi anggaran kesehatan dari DBHCHT tersebut.

Baca juga: layanan primer terintegrasi diterapkan di puskesmas Mataram

Selain untuk kesehatan, lanjutnya, penggunaan dana DBHCHT juga tetap dialokasikan untuk kegiatan penegakan hukum terkait dengan penindakan peredaran rokok ilegal.

Tapi untuk anggaran kegiatan penegakan hukum pada tahun 2025 diturunkan atau lebih kecil daripada tahun sebelumnya, sebab tahun lalu untuk penegakan hukum 10 persen dari dana DBHCHT.

"Alokasi 10 persen dinilai terlalu besar, sehingga di khawatirkan tidak bisa dipertanggungjawabkan," katanya.

Baca juga: Sebanyak 11 puskesmas di Mataram siapkan inovasi layanan unggulan

Sementara untuk kegiatan pencegahan dan sosialisasi berkaitan dengan rokok ilegal tetap digencarkan pada tahun 2025, katanya, porsi anggarannya juga masih besar seperti tahun sebelumnya.

"Alasannya, karena sosialisasi harus menghadirkan masyarakat dalam jumlah yang banyak," katanya.

Yoga menambahkan, selain untuk kesehatan, penggunaan anggaran DBHCHT yang besar juga ada di Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Dinas Komunikasi dan Informatika serta Satpol PP.

"Untuk rinciannya belum bisa kami sebutkan," katanya.

Baca juga: RSUD canangkan pelayanan kesehatan "Mataram Medical Tourism Board"