Mataram (ANTARA) - Oposisi Sudan berencana mencalonkan delapan anggotanya buat Dewan Peralihan dan menunjuk ahli ekonomi terkemuka untuk memimpin pemerintah, kata seorang pemimpin aliansi pemrotes dan kelompok oposisi pada Senin (10/6).
Rencana itu, yang kelihatannya dilandasi atas usul Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed yang diajukan selama kunjungan penengahan ke Khartoum pekan lalu, dapat membantu menerobos kebuntuan komunikasi antara penguasa militer dan oposisi sipil di negeri tersebut dalam upaya menyepakati peralihan menuju demokrasi.
Abiy mengunjungi Khartoum dalam misi penengahan. Dalam kunjungan tersebut, ia mengusulkan dewan peralihan 15-anggota yang terdiri atas delapan sipil dan tujuh perwira militer untuk memimpin negeri itu menuju demokrasi.
Ketegangan telah menyebar di Sudan sejak pasukan keamanan dengan kekerasan membubarkan kamp protes di Khartoum Tengah satu pekan lalu, sehingga menewaskan puluhan pemrotes. Oposisi telah menanggapi dengan mengumumkan pembangkangan sipil yang telah berlangsung di ibu kota Sudan.
Seorang pemimpin oposisi mengatakan aliansi Deklarasi Kekuatan Kebebasan dan Perubahan (DFCF) berencana mengumumkan pencalonan Abdullah Hamdouk, mantan sekretaris pelaksana Komisi Ekonomi PBB untuk Afrika, sebagai perdana menteri baru.
"Ini adalah tambahan buat delapan anggota dewan kedaulatan, yang diumumkan, termasuk tiga perempuan," kata sumber tersebut, yang tak ingin disebutkan jatidirinya, kepada Reuters --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa.
Sumber itu tidak memberi perincian lebih lanjut.
Beberapa sumber oposisi telah mengatakan seorang pembantu Abiy telah bolak-balik antara kedua pihak untuk menengahi kesepakatan setelah kunjungan satu-harinya ke Khatroum.
Dewan Militer, dalam apa yang bisa menjadi isyarat kepada pemrotes, pada Senin mengumumkan beberapa prajurit pemerintah telah ditangkap untuk menunggu tindakan hukum, setelah penyelidikan awal mengenai aksi pembubaran pemrotes pekan lalu mendapati bukti ada kesalahan.
Berita Terkait
Puluhan Warga Mataram Lakukan Aksi Gunduli Kepala
Jumat, 21 Agustus 2015 15:53
Haji- 60 Persen Calon Haji Mataram Risiko Tinggi
Rabu, 19 Agustus 2015 21:37
Bupati Sumbawa Barat Evaluasi Jelang Akhir Jabatan
Selasa, 11 Agustus 2015 7:40
Legislator Kecewa Anggaran Sosial Minim Dialokasikan Pemprov NTB
Rabu, 5 Agustus 2015 23:18
Anggaran pengamanan pilkada sumbawa barat rp1,5 miliar
Jumat, 31 Juli 2015 15:01
Paket "K2" Pertama Mendaftar Ke KPU KSB
Senin, 27 Juli 2015 11:14
Paket "f1" didukung partai terbanyak dalam pilkada
Minggu, 5 Juli 2015 14:21
Ikan tuna NTB mengandung merkuri kadar rendah
Rabu, 10 Juni 2015 6:56