Mataram (ANTARA) - Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, telah melaksanakan sejumlah pelatihan untuk mengurangi angka pengangguran terbuka di kota ini yang mencapai 14 ribu orang.
"Pelatihan yang kami laksanakan bekerja sama dengan perusahan perhotelan dan lembaga pemerintah, salah satunya BPJS untuk pelatihan 'housekeeping', perhotelan, " kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram Hariadi di Mataram, Senin.
Selain itu, lanjutnya, belum lama ini juga telah diberikan pelatihan mengelas, pelatihan mengemudi, tata boga, kecantikan, dan kewirausahaan untuk usaha menengah kecil dan mikro (UMKM).
Menurutnya, setelah diberikan pelatihan para peserta diberikan peralatan untuk mereka bisa membuka usaha baru, begitu juga untuk pelatihan otomotif bagi alumsi SMK.
Bahkan, setiap tahun pihaknya aktif melaksankan kegiatan "job fair" bekerja sama dengan puluhan perusahaan yang ada di kota ini.
"Untuk menekan angka pengangguran di Mataram, kami membuat komitmen dengan pimpinan perusahaan agar memprioritaskan pelamar dari Kota Mataram," ujarnya.
Di samping itu, pihaknya juga melepas TKI dan TKW ke Korea dan Jepang dengan jenis pekerjaan bagian elektronik. Dimana para TKI dan TKW asal Kota Mataram yang menjadi buruh migran sudah banyak yang berhasil.
"Bahkan sekarang mereka yang sebelumnya menjadi buruh migran, kini menjadi bos dan merekrut TKI dan TKW tentunya yang memiliki 'skill' dan berangkat dari jalur resmi. Tetapi kita akui yang kerap terlihat selama ini adalah TKI yang 'gagal' dengan berbagai kasus, padahal mereka berangkat non-formal," katanya.
Ke depan, lanjutnya, tidak menutup kemungkinan hal itu bisa menjadi alternatif terakhir bagi para pengangguran, dengan catatan calon buruh migran memiliki keterampilan khusus dan berangkat dari jalur resmi.
"Negara Timur Tengah sekarang juga sedang membutuhkan buruh migran dengan kebutuhan tenaga perawat," sebutnya.
Di sisi lain, Hariadi, mengimbau kepada masyarakat yang berniat bekerja ke luar negeri, agar menggunakan jalur resmi meskipun prosesnya sedikit lebih lama.
Akan tetapi, pekerja migram yang berangkat dari jalur formal bisa terlindungi baik untuk kesehatan, maupun jaminan kesehatan dan kelamatan bekerja, apalagi sampai meninggal tentunya bisa lebih mudah dikoordinasikan.
"Daerah tidak akan tinggal diam ketika ada buruh migran bermasalah, apalagi jika mereka berangkat dari jalur resmi kita lebih mudah mengkoordinasikannya," ujarnya.
Karenanya, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh para buruh migran saat mengajukan rekomendasi selain pesyaratan pokok berbagai dokumen identitas adalah mereka sudah terdaftar sebagai anggota BPJS Tenaga Kerja.
"Tujuannya, agar ketika terjadi persoalan di negara tujuan, pemerintah daerah dapat membantu agar para pekerja migran bisa mendapatkan haknya," katanya.
Lebih jauh, Hariadi menambahkan, untuk mengurangi angka pengangguran di Mataram, perlu dibuka peluang investasi yang dapat merekrut tenaga kerja dalam jumlah banyak. Misalnya, hotel, "supermarket" dan lainnya.
