Peluncuran program pemberdayaan masyarakat bernilai lima juta dolar AS (sekitar Rp50 miliar) dilakukan Kepala UNDP Indonesia Mustafa Bin Lamlih, di Pendopo Gubernur NTB, Kamis malam.
Turut hadir, Pimpinan Qatar Charity Foundation di Indonesia Hasan Askur, Pejabat UNDP Jakarta Abdurrahman Syebubakar, Asisten Deputi (Asdep) Kemiskinan Kemenko Kesra Wahnarno Hadi, serta Gubernur NTB KH. M. Zainul Majdi dan para pimpinan dinas/instansi di jajaran Pemerintah Provinsi NTB.
Pada kesempatan itu, Mustafa Bin Lamlih mengatakan, program pemberdayaan masyarakat NTB itu harus tetap sejalan dengan program Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Provinsi NTB.
"Pada dasarnya strategi pemberdayaan masyarakat yang akan diterapkan ini mengutamakan partisipasi masyarakat yang menjadi sasaran bantuan," ujarnya.
Mustafa juga menekankan bahwa keberhasilan program pemberdayaan masyarakat itu tidak boleh dilihat dari jumlah bantuan dan lamanya penerapan program, tetapi lihat dari strategi yang tepat dan berdaya guna.
Ia juga menghendaki bantuan kemanusiaan untuk masyarakat NTB itu terus berkelanjutan hingga masa mendatang.
Sementara Abdurrahman Syebubakar mengatakan, bantuan kemanusiaan itu mencakup empat program utama yakni bantuan finansial, penguatan kepasitas organisasi masyarakat sipil, keterpaduan bantuan finansial dan penguatan organisasi masyarakat sipil serta pembelajaran dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin.
"Nilai bantuannya mencapai lima juta dolar AS, namun untuk tahap awal baru 20 persen dari lima juta itu dan dana tersebut sudah dikucurkan Qatar Charity dan UNDP," ujarnya.
Sedangkan Hasan Askur mengatakan, Qatar Charity Foundation sudah menjalankan misi kemanusiaan seperti itu sejak empat tahun terakhir antara lain di beberapa daerah di Jawa Barat dan Sumatera.
Bantuan kemanusiaan selama empat tahun itu telah mencapai empat miliar dolar AS, antara berupa program bantuan pemberdayaan fakir miskin, bantuan pendidikan, penguatan lembaga pendidikan, bantuan untuk lembaga non departemen dan penguatan kelembagaan di desa-desa.
"Kini, akan diterapkan di wilayah NTB dan Insya Allah bisa berhasil agar diterapkan di daerah lainnya di Indonesia," ujarnya.
Asdep Kemiskinan Kemenko Kesra Wahnarno Hadi, pada kesempatan itu menyampaikan sikap Pemerintah Indonesia yang menyambut baik bantuan kemanusiaan itu.
Menurut dia, sejauh ini program pemberdayaan masyarakat yang diterapkan Qatar Charity dan UNDP selalu terkoordinasi dengan program pemerintah sehingga program pengentasan kemiskinan dapat berjalan terarah dan komprehensif.
Ia menyebut program kemiskinan di Indonesia terbagi dalam tiga hal pokok yakni kebijakan pro-rakyat, Pembangunan Millennium atau Millennium Development Goals (MDGs) dan kepedulian terhadap kelompok marginal.
Kebijakan pro-rakyat antara lain program PNPM mandiri, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha mandiri.
Sementara MDGs difokuskan pada delapan tujuan yang diupayakan untuk dicapai pada tahun 2015 mendatang, sebagai satu paket tujuan terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan.
Kedelapan sasaran pembangunan itu yakni pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim, pemerataan pendidikan dasar, mendukung adanya persaman jender dan pemberdayaan perempuan, mengurangi tingkat kematian anak dan meningkatkan kesehatan ibu.
Berikutnya, perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, menjamin daya dukung lingkungan hidup dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.
"Hal ketiga yang tidak kalah penting yakni kepedulian terhadap keompok marginal seperti anak-anak jalanan, anak-anak terlantar dan penyandang masalah sosial lainnya," ujar Wahnarno.
Gubernur NTB KH. M. Zainul Majdi, juga menyambut baik peluncuran program pemberdayaan masyarakat NTB itu.
"Tentu bantuan ini akan semakin memperkuat komitmen pemerintah dalam memberdayakan masyarakatnya menuju kemajuan di masa mendatang," ujarnya. (*)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
