Kejaksaan selidiki dugaan korupsi megaproyek pembangunan kampus Poltekpar Lombok

Mataram (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menyelidiki kasus dugaan korupsi megaproyek Kementerian Pariwisata (Kemenpar) di Kabupaten Lombok Tengah berupa pembangunan kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok.

Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB Dedi Irawan yang ditemui di ruangannya, Mataram, Senin, membenarkan bahwa pihaknya kini sedang menyelidiki kasus tersebut dalam dua item proyek yang berjalan pada tahun 2017.

"Jadi, yang diselidiki itu soal pembangunan gedung perkuliahannya dan pagar pembatas lahan pada tahun anggaran 2017," kata Dedi.

Menurut hasil penelusuran data layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) milik Kemenpar, tercatat dua item pembangunan pada kampus Politeknik Lombok yang berjalan pada tahun 2017.

Dua item tersebut dikerjakan oleh pelaksana proyek berbeda dengan salah satu di antaranya BUMN yang bergerak di bidang konstruksi pembangunan, yakni PT Brantas Abipraya.

Nama paket proyek yang dikerjakan BUMN tersebut adalah Pembangunan Kampus I dan II dengan nilai kontrak Rp99,5 miliar dari pagu anggaran Rp111 miliar.

Selanjutnya, item kedua dengan nama paket proyek Pembangunan Fisik Pagar Pembatas Lahan dikerjakan oleh PT Tunas Jaya Sanur. Dari pagu anggaran senilai Rp7,630 miliar, perusahaan yang beralamat di Denpasar, Bali, itu mendapat kontrak Rp7,625 miliar.

Terkait dengan penyelidikan ini, Dedi di hadapan wartawan enggan memberikan keterangan lengkap.

Dia hanya memastikan bahwa penanganannya masih dalam tahap pengumpulan keterangan dan data lapangan.

"Karena ini masih lidik, jadi untuk detailnya belum bisa kami sampaikan," ujarnya.

Diketahui bahwa pembangunan kampus Poltekpar Lombok ini dibangun dengan menggunakan dana APBN secara bertahap. Terhitung sejak 2017, pemerintah setiap tahunnya menyalurkan anggaran lebih dari seratus miliar rupiah.

Dalam perencaannya, diperkirakan seluruh sarana dan prasarana calon kampus termegah di Indonesia bagian timur ini akan menelan anggaran hingga Rp1,3 triliun.

Pada tahap pertama, pemerintah menyalurkan anggaran untuk pembangunan gedung perkuliahan, kemudian tahap dua dialokasikan anggaran untuk pembangunan gedung rektorat dan laboratorium.

Selanjutnya, tahap tiga di tahun 2019, pemerintah kembali menyalurkan anggaran lebih dari seratus miliar rupiah untuk pembangunan gedung asrama mahasiswa, hotel, dan fasilitas umum di areal Poltekpar Lombok.