#POLEMIK KEPENGURUSAN BPPD

Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mendorong pentingnya revisi Undang-Undang (UU) Pariwisata guna memperjelas pembagian tugas dan wewenang antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. ...

Anggota Komisi II DPRD Nusa Tenggara Barat, TGH Hazmi Hamzar, menyesalkan sikap Gubernur NTB Zulkieflimansyah yang tidak pernah berkoordinasi terkait pengangkatan unsur Tim ...

Asosiasi perusahaan perjalanan wisata di Nusa Tenggara Barat menyayangkan keputusan Gubernur Zulkieflimansyah yang menetapkan unsur penentu kepengurusan Badan Promosi ...

Sejumlah pengurus Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Nusa Tenggara Barat mengaku tidak mempersoalkan pergantian kepengurusan menyusul keputusan Gubernur ...

Gubernur H Zulkieflimansyah akhirnya merombak total seluruh pengurus Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Nusa Tenggara Barat untuk mengakhiri polemik kepengurusan di ...

Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat M Hadi Sulthon mengatakan setuju dengan keinginan sejumlah asosiasi pariwisata untuk merombak kepengurusan Badan Promosi Pariwisata ...

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI Rudi Rochmansyah menyarankan polemik kepengurusan Badan Promosi Pariwisata Daerah Nusa Tenggara ...

Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH Muhammad Zainul Majdi berharap polemik figur yang layak atau tidak menduduki Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah segera diakhiri demi ...

Komisi II DPRD Nusa Tenggara Barat mengancam akan menganulir kepengurusan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB jika proses penyusunan kepengurusannya tidak melalui ...

Kepengurusan Badan Promosi Pariwisata Daerah Nusa Tenggara Barat dilanda isu perpecahan sehingga terjadi dualisme kepengurusan. Isu perpecahan ini diduga bermula ...