Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyerahkan dana hibah sebesar Rp8,5 miliar melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran pengamanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima 2024.
"Anggaran ini sebagai wujud dukungan bagi pengamanan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Bima yang akan berlangsung bulan November mendatang," kata Bupati Bima Indah Dhamayanti Putri melalui siaran pers yang diterima wartawan di Mataram, Senin.
Ia mengatakan dana hibah yang diserahkan tersebut sehubungan dengan telah dimulainya tahapan pemilihan kepala daerah maka perlu dibahas pula aspek penganggaran sebagai salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari tahapan tersebut.
Berkaitan dengan aspek penganggaran, beberapa hal yang akan diserahkan berkaitan dengan pengamanan. Total dana yang diserahkan sesuai NPHD sebesar Rp8,5 miliar yang masing-masing dialokasikan Rp4 miliar kepada Polres Bima, Rp3 miliar untuk Polres Bima Kota, Rp500 juta Kepada Batalyon Brimo dan Rp1 miliar untuk Kodim 1608/Bima.
Penandatanganan NPHD tentang pelaksanaan dan hibah kegiatan pengamanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima 2024 dilakukan antara Kepolisian Resor Bima, Kepolisian Resort Bima Kota dan Komando Distrik Militer 1608/Bima.
Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Bupati Bima Dahlan M Noer, Komandan Kodim 1608/Bima Letkol Inf. Andi Lulianto, Kapolres Bima AKBP Eko Sutomo, Kapolres Bima Kota AKBP Yudha Pranata Pj Sekda Suwandi, Asisten Pemerintahan dan Kesra Fatahullah, Kepala BPKAD Adel Linggi Ardi, dan Kepala Bakesbangpol Bima Syahrul.
Setelah dilakukan tahapan pendaftaran pemilih hingga kampanye jika tidak ada halangan maka tahapan pencoblosan akan berlangsung pada minggu IV bulan November 2024.
"Kita tentu berharap pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Bima berjalan dengan aman, lancar dan dijauhkan dari halangan dan rintangan. Siapapun yang terpilih diharapkan akan membawa kebaikan bagi masyarakat dan daerah Kabupaten Bima," terang Bupati Bima.
Baca juga: Dana pengamanan Pilkada Bima 2024 capai Rp8,5 miliar
Baca juga: Ombudsman NTB temukan penyimpangan rekruetmen P3K di Pemkab Bima
Oleh karena itu, dirinya telah menginstruksikan kepada kepala perangkat daerah terkait untuk membantu pencairan anggaran tersebut sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku demi kelancaran pengamanan pada semua tahapan pilkada serentak mendatang.
"Anggaran ini sebagai wujud dukungan bagi pengamanan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Bima yang akan berlangsung bulan November mendatang," kata Bupati Bima Indah Dhamayanti Putri melalui siaran pers yang diterima wartawan di Mataram, Senin.
Ia mengatakan dana hibah yang diserahkan tersebut sehubungan dengan telah dimulainya tahapan pemilihan kepala daerah maka perlu dibahas pula aspek penganggaran sebagai salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari tahapan tersebut.
Berkaitan dengan aspek penganggaran, beberapa hal yang akan diserahkan berkaitan dengan pengamanan. Total dana yang diserahkan sesuai NPHD sebesar Rp8,5 miliar yang masing-masing dialokasikan Rp4 miliar kepada Polres Bima, Rp3 miliar untuk Polres Bima Kota, Rp500 juta Kepada Batalyon Brimo dan Rp1 miliar untuk Kodim 1608/Bima.
Penandatanganan NPHD tentang pelaksanaan dan hibah kegiatan pengamanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima 2024 dilakukan antara Kepolisian Resor Bima, Kepolisian Resort Bima Kota dan Komando Distrik Militer 1608/Bima.
Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Bupati Bima Dahlan M Noer, Komandan Kodim 1608/Bima Letkol Inf. Andi Lulianto, Kapolres Bima AKBP Eko Sutomo, Kapolres Bima Kota AKBP Yudha Pranata Pj Sekda Suwandi, Asisten Pemerintahan dan Kesra Fatahullah, Kepala BPKAD Adel Linggi Ardi, dan Kepala Bakesbangpol Bima Syahrul.
Setelah dilakukan tahapan pendaftaran pemilih hingga kampanye jika tidak ada halangan maka tahapan pencoblosan akan berlangsung pada minggu IV bulan November 2024.
"Kita tentu berharap pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Bima berjalan dengan aman, lancar dan dijauhkan dari halangan dan rintangan. Siapapun yang terpilih diharapkan akan membawa kebaikan bagi masyarakat dan daerah Kabupaten Bima," terang Bupati Bima.
Baca juga: Dana pengamanan Pilkada Bima 2024 capai Rp8,5 miliar
Baca juga: Ombudsman NTB temukan penyimpangan rekruetmen P3K di Pemkab Bima
Oleh karena itu, dirinya telah menginstruksikan kepada kepala perangkat daerah terkait untuk membantu pencairan anggaran tersebut sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku demi kelancaran pengamanan pada semua tahapan pilkada serentak mendatang.