400 rumah tahan gempa di Lotim belum terbayar

Selong, Lombok Timur (ANTARA) - Sebanyak 400 Rumah Tahan Gempa (RTG) di kabupaten Lombok Timur, hingga saat ini belum terbayarkan, hingga pemerintah setempat  berangkat ke Jakarta untuk mempertanyakan sisa dana pembayaran RTG tersebut.

"Masih ada sekitar 400 unit RTG belum terbayarkan," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim, Purnama Hadi saat dikonfirmasi, Sabtu. 

Adanya sisa pembayaran itu, menurut Purnama Hadi, dirinya bersama Bupati Lotim berangkat ke Jakarta untuk menanyakan ke pemerintah pusat mengenai masalah sisa pembayaran RTG yang belum dicairkan pemerintah pusat tersebut

Dari catatan yang ada, tercatat untuk 2018 ada sekitar Rp8,915 miliar dana RTG yang belum dicairkan pemerintah pusat,  tahun 2019 terdapat sebesar Rp60,875 miliar usulan tambahan untuk menuntaskan penyelesaian RTG.

"Sebagian rumah tahan gempa milik warga sudah jadi, tinggal membayar utang," ucapnya.

Terhadap permasalahan ini, Purnama Hadi, berharap  pemerintah pusat untuk segera di cairkan, supaya pekerjaan RTG ini bisa tuntas pertengahan 2020 ini, sebagaimana target yang diberikan

"Target penyelesaian RTG akhir bulan Juli 2020, dan terus berusaha untuk menyelesaikannya," jelasnya.

Sementara pada rapat koordinasi mengenai masalah RTG di kantor Bupati Lotim, Jumat (12/6), Kepala BPBD Lotim, Purnama Hadi melaporkan kepada Bupati Lotim mengenai progres pengerjaan RTG di Lotim.

Dengan menegaskan kalau pelaksanaan di beberapa kecamatan secara umum sudah mencapai 100 persen untuk fisik, kendati demikian sejumlah administrasi belum diselesaikan. 

Jumlah kerusakan rumah masyarakat akibat bencana gempa bumi di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 27.619 unit, rinciannya rumah rusak berat 10.266 unit, rumah rusak sedang 4.772 unit, dan rumah rusak ringan 12.581 unit.

 Sementara itu dari jumlah dana Rp758,41 miliar yang diusulkan Pemkab Lotim,  Rp746,415 miliar sudah dicairkan sementara sisanya sebanyak Rp8,915 miliar belum dicairkan pemerintah pusat.

Kemudian ‎‎Berdasarkan SK Bupati Nomor 188.45/285/ BPBD/ 2020 tertanggal 5 juni 2020, komposisi Tim Terpadu itu adalah 16 orang Koordinator Wilayah, 11 orang kesekretariatan, dan petugas di lapangan sebanyak 137 orang. Sehingga jumlah keseluruhannya 164 orang yang terbagi dalam 23 tim.‎