Pemprov NTB membantu penataan kawasan wisata mangrove Sekotong

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat siap membantu penataan kawasan wisata mangrove di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, agar masyarakat setempat bisa mendapatkan manfaat dari kunjungan wisatawan.

"Banyak hal yang masih bisa ditingkatkan di sini. Dari penataannya, kebersihannya, dan pelaku usaha kecil menengahnya," kata Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalilah, pada acara peluncuran program Gerakan Bersih, Indah, Sehat, Aman Gerakan (BISA) di Dermaga Tawun, Desa Sekotong Tengah, Lombok Barat, Sabtu.

Menurut dia, keberadaan ekowisata mangrove di Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, belakangan ini cukup menyedot perhatian para wisatawan, dan pemerhati wisata, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

"Selain penataan dan kebersihan, saya juga berpesan agar masyarakat dan wisatawan tetap mengutamakan penerapan protokol kesehatan COVID-19 dalam hal pengelolaan kawasan wisata ini," kata perempuan yang akrab disapa Umi Rohmi tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata NTB, Lalu Mohammad Faozal, menjanjikan akan membantu penataan wisata mangrove berupa pengadaan "boot work", pembangunan jembatan kayu untuk melintasi hutan mangrove baru dan penataan area parkir serta toilet portabel.

Menurut dia, kawasan ekowisata mangrove di Sekotong Tengah yang mempunyai luas sekitar 12 hektare dengan panjang trek sekitar 300 meter masih perlu penataan.

"Mulai hari ini, Desa Sekotong Tengah kami perkuat bersama Kemenparekraf untuk penguatan tata kelola dan kelompok sadar wisata, serta pengelolaan-pengelolaan dari aktivitas kelembagaan yang lain dari tempat ini," katanya.

Kepala Desa Sekotong Tengah, Lalu Saripudin juga menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan pemerintah terhadap kawasan wisata yang ada di daerahnya.

Ia juga berharap pemerintah daerah dan pemerintah pusat terus memberikan dukungan demi keberlanjutan kawasan wisata mangrove di daerahnya yang sudah mulai dikenal oleh wisatawan domestik dan mancanegara.

"Kaim sangat berharap bantuan atau janji pembinaan dari provinsi, karena selama ini pembangunan wisata mangrove menggunakan dana desa sebesar Rp700 juta," ucap Saripudin.