Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) terpilih, Leon A Putra, mendorong pemerintah tidak menjadikan vaksinasi sebagai satu-satunya cara menahan laju penyebaran pandemi Covid-19 selain mengajak semua pihak mengawasi pelaksanaan vaksinasi ini.
Vaksinasi, kata dia, di Jakarta, Rabu, sama penting dengan penerapan praktik 3P (Penelusuran, Pengujian, dan Perlakuan) alias 3T (Tracing, Testing, Treatment) dan penerapan perilaku 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak).
"Kami berharap vaksinasi ini dapat menjadi game changer, dalam artian dapat menjadi salah satu titik balik penanganan masalah Covid-19 di Indonesia. Vaksin ini jangan sampai dianggap sebagai satu-satunya solusi," katanya.
Apalagi, kata dia, proses vaksinasi cukup panjang, seperti rencana Kementerian Kesehatan, sampai Maret 2022. "Jadi, harapannya nanti 3M dan 3T juga terus ditingkatkan. Jadi, dari segi masyarakatnya 3M dan dari segi pemerintahnya 3T terus ditingkatkan," kata dia.
Selain itu, dia juga meminta masyarakat tidak terpengaruh berita-berita hoaks terkait vaksinasi Covid-19.
Ia mengatakan masyarakat harus bisa menyaring informasi valid dan akurat ketika menerima sebuah informasi yang tidak dapat dipastikan kebenarannya.
"Ini penting juga untuk masyarakat jangan termakan hoaks-hoaks yang beredar. Itu juga menjadi perhatian karena banyak hoaks yang beredar dan mayarakat harapannya bisa mencari informasi yang lebih valid. Dan juga dari pemerintah juga harus bisa menyediakan informasi tersebut," katanya.
Pada sisi lain, dia meminta pendistribusian vaksin Covid-19 dikawal ketat dari semua lapisan masyarakat termasuk pengawasan anggarannya.
"Ini juga terkait pengawasan anggaran. Jadi, kami berharap, ya, kita tahu apa yang terjadi di bansos kemarin, itu aib buat negara kita di tengah pandemi masih ada oknum memanfaatkan kepentingan pribadi," ujar dia.
Menurut dia, jangan sampai proses pendistribusian vaksin Covid-19 menjadi banca'an pihak-pihak tertentu sehingga kasus korupsi bansos yang menjerat mantan Menteri Sosial, Juliari P Batubara, harus menjadi pelajaran berharga.
"Nah, vaksinasi distribusinya tentu akan membutuhkan anggaran besar. Ini kami berharap realisasinya bisa diawasi dan tidak terjadi lagi korupsi seperti kasus bansos kemarin. Itu yang paling penting," katanya.
