Lombok Tengah, 16/11 (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo, berjanji akan meningkatkan nilai Bantuan Langsung Masyarakat untuk para nelayan, secara signifikan, agar dapat mengurangi tingkat kemiskinan di kawasan pesisir.
"Sebagai menteri yang baru, saya akan coba tingkatkan secara signifikan nilai Bantuan Langsung Masyarakat untuk para nelayan. Tapi, saya hanya bisa untuk 2013," kata Sharif, saat berdialog dengan kelompok nelayan di Teluk Gerupuk, Kecamatan Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), sekitar 60 kilometer arah selatan Kota Mataram, Rabu sore.
Politisi dari Partai Golkar yang menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan sejak 19 Oktober 2011 atau setelah pembahasan APBN 2012 itu, mengakui dukungan anggaran untuk kementerian yang dipimpinnya di 2012 relatif terbatas.
Namun, Sharif akan berupaya sekuat tenaga karena telah mendapat instruksi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, agar di kawasan permukiman nelayan, terutama yang berada dalam garis kemiskinan, diperbolehkan mengusulkan anggaran perumahan nelayan.
"Saya sadari bahwa sudah banyak yang dibuat pemerintah, namun masih tergolong kurang, sehingga akan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan para nelayan," ujarnya.
Ia menyontohkan, upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menyediakan Pusat Pelelangan Ikan (PPI) di 800 lokasi di berbagai daerah di Indonesia, yang akan terus dikembangkan sesuai potensi yang ada.
Jumlah PPI itu, kata Sharif, masih dianggap kurang karena saat ini masih ada sekitar 30 juta penduduk miskin di Indonesia, dan 30 persen di antaranya merupakan nelayan yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.
Karena itu bantuan langsung kepada para nelayan terutama yang berada dalam garis kemiskinan masih tetap menjadi perhatian serius pemerintah.
"Dari statistik seperti ini, saya akan berusaha sekuat tenaga agar di 2013 nanti ada peningkatan yang signifikan untuk bantuan langsung bagi nelayan. Dari tahun ke tahun tentu pemerintah akan upayakan peningkatan kesejahteraan nelayan, terutama yang masih berada di bawah garis kemiskinan," ujarnya.
Dalam kunjungannya ke wilayah NTB itu, Sharif menyerahkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) bagi perikanan budidaya di wilayah NTB.
Bantuan senilai Rp5,8 miliar itu diperuntukan kepada 58 kelompok pembudidaya ikan (pokdatan) yang menyebar di delapan kabupaten/kota di wilayah NTB. Delapan kabupaten itu yakni Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima.
Sharif yang didampingi Dirjen Perikanan Budidaya I Ketut Sugama dan Dirjen Perikanan Tangkap Dedy H Sutisna, juga menyerahkan bantuan modal usaha kepada empat pokdatan, dan bantuan Kerambah Jaring Apung (KJA), serta bantuan escavator dan mesin pelet/pakan ikan.
Bantuan modal usaha diserahkan langsung kepada pokdatan penerima, sementara bantuan KJA sebanyak 10 unit diserahkan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB H Ali Syahdan, yang akan menentukan pokdatan yang berhak menerimanya.
Bantuan dua unit escavator juga diserahkan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB yang diperuntukan kepada pokdatan di Kabupaten Lombok Barat dan Dompu.
Demikian pula, bantuan dua unit mesin pelet/pakan ikan yang diserahkan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB yang akan meneruskan kepada yang berhak menerimanya.
Penyerahan bantaun itu disaksikan Wakil Gubernur NTB H Badrul Munir, Bupati Lombok Tengah H Suhaili FT dan Wakil Bupati Lombok Tengah Lalu Normal Suzana, serta pejabat terkait lainnya dari provinsi maupun kabupaten. (*)
