"Untuk pembangunan kantor ddiarpus kita ajukan Rp15 miliar ke Perpustakaan Nasional, alhamdulillah disetujui Rp11 miliar," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram H Effendi Eko Saswito di Mataram, Kamis.
Dengan demikian, lanjut sekda, untuk pembiayaan pembangunan kantor diarpus ini sudah jelas alokasi anggarannya, tinggal saat ini Kota Mataram harus segera menentukan lokasi pembangunan kantor.
Pemkot Mataram saat ini memiliki dua opsi lokasi pembangunan. Pertama, di lahan yang dipersiapkan untuk pembangunan Kantor Wali Kota Mataram di Jalan Lingkar Selatan dan kedua di samping Kantor Pemadam Kebakaran di komplek perkantoran Pemkot Mataram Jalan Lingkar Selatan.
"Dua opsi lokasi itu sekarang sedang dikaji untuk disiapkan mana yang akan diputuskan menjadi tempat pembangunan Kantor Diarpus Kota Mataram," katanya.
Menurutnya, di lahan pembangunan Kantor Wali Kota Mataram di Jalan Lingkar Selatan, cukup memungkinkan karena luas lahan yang dimiliki Kota Mataram sekitar 4 hektare.
Begitu juga dengan opsi pembangunan di samping Kantor Dinas Pemadam Kebakaran memungkinkan sebagai lokasi pembangunan Kantor Diarpus karena lahannya cukup luas.
"Sementara lahan yang dibutuhkan untuk kantor Diarpus ini sekitar 23 are dengan anggaran Rp11 miliar. Untuk kepastian, kita tunggu hasil kajiannya," katanya.
Baca juga: Pemkot Mataram mengoptimalkan pendapatan dari pajak katering
Baca juga: Pemkot Mataram mendorong Taman Loang Baloq jadi destinasi wisata digital
Lebih jauh Sekda mengatakan, selain akan dibangun gedung kantor dengan anggaran sebesar Rp11 miliar yang akan direalisasikan tahun 2023 juga untuk melengkapi berbagai fasilitas pendukung serta sarana dan prasarana lainnya.
"Karena itulah, kita harus segera memutuskan dua lokasi alternatif pembangunan kantor Diarpus tersebut," katanya.
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram Jemmy Nelwan sebelumnya mengatakan, dengan bantuan sebesar Rp11 miliar tersebut Kota Mataram akan memiliki gedung Diarpus yang representatif.
"Targetnya, Tahun 2023 kita sudah punya gedung baru dan November 2022 masuk pra DPA untuk lelang," katanya.
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram saat ini berkantor di Jalan Gunung Rinjani, Dasan Agung Kota Mataram, dengan status pinjam pakai sebab gedung dan lahan kantor itu masih berstatus milik Pemerintah Provinsi NTB.
Lebih jauh Sekda mengatakan, selain akan dibangun gedung kantor dengan anggaran sebesar Rp11 miliar yang akan direalisasikan tahun 2023 juga untuk melengkapi berbagai fasilitas pendukung serta sarana dan prasarana lainnya.
"Karena itulah, kita harus segera memutuskan dua lokasi alternatif pembangunan kantor Diarpus tersebut," katanya.
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram Jemmy Nelwan sebelumnya mengatakan, dengan bantuan sebesar Rp11 miliar tersebut Kota Mataram akan memiliki gedung Diarpus yang representatif.
"Targetnya, Tahun 2023 kita sudah punya gedung baru dan November 2022 masuk pra DPA untuk lelang," katanya.
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram saat ini berkantor di Jalan Gunung Rinjani, Dasan Agung Kota Mataram, dengan status pinjam pakai sebab gedung dan lahan kantor itu masih berstatus milik Pemerintah Provinsi NTB.
