Presiden Joko Widodo perlu komunikasi bilateral misi perdamaian

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Pengamat politik yang juga dosen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember Dr. Muhammad Iqbal mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo perlu melibatkan komunikasi bilateral baik dengan Joe Biden (Amerika), Boris Johnson (Inggris), bahkan Xi Jinping (Tiongkok) dalam misi perdamaian Ukraina--Rusia.

"Pasalnya, jika sekadar membuka ruang negosiasi dengan hanya kepada Presiden Vladimir Putin dan Volodymyr Zelensky, maka akar akut persoalan Rusia dan Ukraina amat sulit terurai," katanya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu.

Menurutnya Presiden Jokowi bertandang ke Ukraina dan Rusia membawa misi perdamaian dan upaya mengatasi ancaman krisis pangan serta mendorong dunia peduli pada masa depan energi bersih.

"Perang Rusia dan Ukraina memang berdampak besar menciptakan krisis pangan dan energi global, bahkan memicu resesi ekonomi dunia dengan banyaknya negara mengalami hiperinflasi dan pertumbuhan ekonomi yang stagnan bahkan minus," tuturnya.

Ia mengatakan misi Presiden Jokowi untuk mendamaikan Presiden Vladimir Putin dan Volodymyr Zelesnky sejati-nya tidak mudah, namun hal itu sangat patut diapresiasi.

Baca juga: Perombakan kabinet akomodasi kepentingan ekonomi politik
Baca juga: Politik identitas sudah tidak relevan untuk Pilpres 2024

"Posisi Indonesia sebagai Presidensi G20 dan politik bebas aktif Indonesia sebagai negara nonblok menurut saya sedang dijalankan oleh Jokowi. Tentu upaya strategis itu sepantasnya kita apresiasi tinggi," ujarnya.

Pakar komunikasi Universitas Jember itu menilai langkah Jokowi tersebut sangat tidak mudah untuk membuahkan hasil yang maksimal jika tidak ada komunikasi perdamaian yang intensif juga melibatkan Amerika dan Inggris (NATO).

"Termasuk melibatkan Tiongkok sebagai proxy keseimbangan geopolitik negara superpower. Tantangan misi perdamaian Jokowi sungguh sangatlah tidak mudah," ucap dosen yang biasa dipanggil Cak Iqbal itu.