DPRD Lombok Tengah mendukung wacana proyek Bendungan Mujur masuk PSN

id Bendungan Mujur ,DPRD,Lombok Tengah

DPRD Lombok Tengah mendukung wacana proyek Bendungan Mujur masuk PSN

Wakil Ketua I DPRD Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, H Lalu Rumiawan (ANTARA/Akhyar)

Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat menyambut baik upaya DPR RI merealisasikan rencana pembangunan Bendungan Mujur untuk menjadi proyek strategis nasional (PSN). 

"Wacana pembangunannya Bendungan Mujur itu telah lama, kami di DPRD mendukung persoalan itu menjadi kebijakan pemerintah pusat," kata Wakil Ketua I DPRD Lombok Tengah, H Lalu Rumiawan di halaman Polres Lombok Tengah di Praya, Selasa. 

Pemerintah daerah maupun DPRD secara otomatis tetap mendukung wacana tersebut ketika pemerintah pusat menjadikan pembangunan bendungan Mujur itu menjadi proyek strategis nasional. Sehingga pihaknya saat ini masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat yang akan dibebankan kepada pemerintah daerah.

"Kita sifatnya menunggu arahan dari pemerintah pusat," katanya. 

Menurutnya, pemerintah pusat tentunya akan melihat kondisi daerah, sehingga sering anggaran yang akan dibebankan itu tergantung dari keuangan daerah. Artinya pemerintah pusat, tidak akan memberikan beban yang terlalu besar kepada pemerintah daerah, karena kondisi keuangan saat ini. 

"Kita tunggu saja, tidak boleh berandai-andai," katanya. 

Untuk itu,  ia juga berharap kepada semua pihak untuk mendukung rencana pembangunan bendungan Mujur tersebut untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan jangan sampai ada kelompok tertentu yang tidak setuju dengan wacana proyek tersebut. 

"Ini semua tugas kita bersama, baik pemerintah maupun masyarakat," katanya. 

Sebelumnya, Komisi V DPR RI melakukan kunjungan spesifik di Kabupaten Lombok Tengah  dalam rangka mendorong pemerintah pusat melaksanakan rencana pembangunan Bendungan Mujur di daerah setempat. 

"Ini sebagai bentuk komitmen kami hadir langsung di Lombok Tengah, supaya rencana pembangunan bendungan Mujur itu bisa terlaksana," kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI H Andi Iwan Darmawan Aras saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka rencana pembangunan Bendungan Mujur di kantor bupati setempat, Kamis. 

Proses pembangunan bendungan ini harus melalui beberapa tahapan dan proses Larap telah dilakukan oleh pemerintah daerah serta Detail Engineering Design (DED) bendungan Mujur telah selesai.

"DID bedungan itu tinggal dilakukan reviu yang akan menjadi dasar dalam penyusunan anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan," katanya.