Mataram, 14/4 (ANTARA) - Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), berusaha memberdayakan para petani tanaman perkebunan melalui program pemberian dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) guna meningkatkan kualitas hasil produksi mereka.
Kepala Disbun, NTB, H L Mawarir Haikal, di Mataram, Selasa, mengatakan, dana BLM itu akan disalurkan melalui rekening kelompok-kelompok tani yang mengusahakan komoditas perkebunan di daerah ini.
Jumlah dana yang akan diberikan kepada masing-masing kelompok yang beranggotakan 25 orang akan disesuaikan dengan jenis kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh kelompok itu.
"Kita lihat dulu jenis kegiatan yang akan dikerjakan oleh kelompok yang mengajukan dana bantuan, kalau memang layak, kita segera cairkan dananya melalui rekening bank," ujarnya.
Ia mengatakan, setiap wilayah di NTB memiliki kondisi tanah dan topografi yang berbeda-beda, sehingga diharapkan kegiatan fisik yang dikerjakan kelompok tani penerima bantuan sesuai dengan kondisi daerahnya.
"Misalnya di wilayah Lombok Utara banyak ditanam komoditas kakao dan kelapa, jadi kita arahkan petani bagaimana membudidayakan komoditas itu mulai dari penyediaan bibit unggul sampai dengan pasca-panen," ujarnya.
Segala bentuk kegiatan fisik yang dikerjakan oleh masing-masing kelompok penerima bantuan akan dipantau langsung oleh petugas-petugas Disbun yang ada di setiap kabupaten agar dana bantuan tersebut betul-betul bermanfaat bagi petani.
Tujuan utama dari program BLM ini, katanya, untuk mengubah pola pikir petani yang selama ini selalu mengharapkan bantuan dari pemerintah tanpa ada usaha, menuju kemandirian.
"Selama ini petani tidak ada rasa memiliki terhadap apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Namun, dengan pola BLM ini kita harapkan ada tumbuh kesadaran terhadap segala bentuk upaya pemerintah yang ingin meningkatkan kesejahteraan petani dengan membentuk karakter petani yang mandiri," ujarnya.
Langkah ini juga ditujukan sebagai upaya meningkatkan kualitas hasil komoditi perkebunan NTB yang masing dianggap belum memiliki standar kualitas yang diinginkan oleh pasar.
Menurut ia, para petani masih banyak yang belum mengerti tentang budidaya dan penangananan pasca-panen tanaman perkebunan yang berdampak terhadap kualitas hasil produksi yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh pasar, akibatnya harga jual menjadi rendah.
Oleh sebab itu, kata Haikal, melalui program ini pemerintah akan terus melakukan pembinaan dan memantau secara rutin serta memberikan informasi yang dibutuhkan oleh petani.
"Misalnya untuk komoditi kakao petani disarankan agar memetik buah kakao tidak boleh dalam keadaan muda, kemudian dalam perlakuan-perlakuan pengeringan buah harus sesuai dengan aturan, sehingga kualitasnya sesuai dengan keinginan pasar dan nilai ekonominya pun akan tinggi," ujarnya.(*)
