Pemkot Mataram resmikan Rusunawa Nelayan Bintaro

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, akan meresmikan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Nelayan Bintaro yang anggaran pembangunannya sekitar Rp19 miliar lebih bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Rusunaw Bintaro, besok diresmikan oleh Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana sebagai tempat tinggal nelayan yang setiap tahun terdampak abrasi pantai." kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram M Nazaruddin Fikri di Mataram, Selasa.

Peresmian Rusunawa Bintaro itu juga merupakan rangkaian dari peringatan HUT Ke-29 Kota Mataram. Dikatakan, sejak pembangunan fisik dan fasilitas lainnya rampung di kerjakan pada awal tahun ini, tepatnya setelah perhelatan MotoGP Rusunawa Bintaro sebenarnya sudah ditempati oleh nelayan yang berada di hunian sementara (huntara) untuk menghindari gelombang pasang. "Jadi besok itu peresmiannya tinggal penandatangan prasasti aja, dan kunjungan lokasi," katanya.

Rusunawa Bintaro itu dibangun satu "twin block" atau dua blok, dengan bentuk fisik tiga lantai, 44 kamar tipe 36, fasilitas 2 kamar tidur, satu kamar tamu, satu dapur dan satu kamar mandi. "Bangun fisik rusunawa dilengkapi dengan mebel antara lain, lemari, kursi dan tempat tidur. Jadi nelayan yang pindah tinggal bawa diri dan perabotan dapur sebab semua sudah lengkap," katanya.

Baca juga: Pemkot Mataram menggelar olahraga bersepeda berhadiah paket umrah
Baca juga: Pemkot Mataram memetakan titik prioritas pengembangan investasi

Bahkan karena sudah lengkap, tambah Fikri, rusunawa nelayan sempat menjadi cadangan tempat penginapan tamu MotoGP 2022 yang tidak terakomodasi di hotel, losmen, rumah penginapan, dan sejenisnya.

"Setelah nelayan menempati rusunawa, kini tersisa sekitar 7 kepala keluarga (KK) yang masih menempati huntara. Karena kapasitas rusunawa belum sesuai dengan jumlah nelayan yang akan direlokasi," katanya.

Terkait dengan itu, pemerintah kota berharap pemerintah pusat kembali membangun satu "twin block" lagi pada lokasi yang sama sesuai perencanaan awal sebab lahan sudah disiapkan seluas 2,1 hektare. "Dengan demikian, selain bisa mengakomodasi nelayan yang di huntara, juga bisa untuk nelayan-nelayan lainnya yang masih berada di garis sempadan pantai," katanya.

Menyinggung tentang penggunaan huntara setelah nelayan pindah ke rusunawa, Fikri mengatakan, peruntukan huntara sepenuhnya menjadi kewenangan kepala daerah. "Sebelum ada petunjuk teknis, kita tidak akan membongkar huntara," katanya.