Mataram, 5/6 (ANTARA) - Badan Standarisasi Nasional (BSN) membantu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam pembinaan dan pengembangan standarisasi serta penilaian kesesuaian pelayanan dan produk unggulan.
Mengawali bantuan pembinaan dan pengembangan standarisasi dan penilaian kesesuaian itu, BSN dan Pemrov NTB menandatangani perjanjian kerja sama, yang digelar di Mataram, Selasa.
Pihak yang menandatangani perjanjian kerja sama itu yakni Sekretaris Daerah (Sekda) NTB H Muhammad Nur mewakili Pemprov NTB, dan Sekretaris Utama BSN Yoes Usman Suhendar mewakili BSN Kementerian Riset dan Teknologi.
Penandatanganan itu disaksikan Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi, dan undangan lainnya, karena kegiatan itu dipadukan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama Pemprov NTB dengan pihak lainnya.
Pada kesempatan itu, Zainul mengatakan, dalam jalinan kerja sama itu kedua belah pihak saling memanfaatkan kemampuan dan sumber daya, dalam pembinaan dan pengembangan standarisasi serta penilaian kesesuaian, sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
"Penandatanganan ini merunjukkan komitmen kita bersama untuk bersama-sama membangun NTB menuju perubahan yang berarti di masa mendatang," ujarnya.
Ia mengatakan, meskipun naskah perjanjian kerja sama yang ditandatangani itu masih bersifat umum, namun penting bagi NTB karena pembangunan harus terus mengalami kemajuan.
Apalagi, NTB merupakan salah satu dari enam koridor pengembangan ekonomi yang tertuang dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
NTB, Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT), termasuk dalam koridor lima yaitu sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung ketahanan pangan nasional, karena adanya beberapa unggulan daerah dan struktur ekonomi yang ada di NTB yaitu pariwisata, perikanan dan peternakan, yang dapat menyumbang 30 persen devisa negara.
Dalam upaya mendukung program tersebut, khususnya untuk mempersiapkan dukungan dalam aspek standarisasi dan penilaian kesesuaian, maka BSN sesuai potensi ekonomi Koridor V, maka pembinaan dan pengembangannya juga harus terus dilakukan.
Standarisasi dan penilaian kesesuaian itu mencakup produk unggulan NTB dalam koridor MP3EI, peran serta masyarakat dalam pengembangan SNI unggulan daerah, pengembangan Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) Mutiara dalam upaya peningkatan produk unggulan NTB.
Selain itu, diperlukan dukungan lembaga penilaian kesesuaian dalam penerapan SNI, seperti Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dan kebijakan pengembangan SNI.
Pengembangan SNI diperlukan untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional sesuai dengan perkembangan iptek, meningkatkan pengawasan produk pangan agar kebutuhkan pangan bergizi dan aman dikonsumsi dapat dilaksanakan di NTB, dan meningkatkan potensi produk unggulan NTB.
NTB memiliki delapan program utama dalam mengimplementasi MP3EI yakni, produk unggulan yang bernilai ekonomi tinggi, iptek, membuka lapangan kerja, meningkatkan promosi dagang, dukungan kelembagaan, pengembangan usaha dan kebijakan pemerintah.
"Diharapkan kerja sama ini terlaksana sesuai harapan berbagai pihak, demi kemajuan pembangunan di wilayah NTB pada khususnya, dan nasional pada umumnya," ujarnya. (*)
