Jaksa mengajukan kasasi terkait vonis bebas terdakwa korupsi kolam labuh

Mataram (ANTARA) - Jaksa penuntut umum mengajukan permohonan upaya hukum kasasi ke Pengadilan Negeri Mataram terkait dengan vonis bebas Nugroho, terdakwa korupsi penataan dan pengerukan kolam labuh Dermaga Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

"Iya, kami sudah menyatakan kasasi. Pada hari Senin (3/10) kami ajukan permohonan ke pengadilan," kata Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lombok Timur Lalu Mohamad Rasyidi melalui sambungan telepon, Selasa.

Dengan adanya pernyataan resmi tersebut, Rasyidi meyakinkan bahwa jaksa penuntut umum memiliki tenggat 14 hari untuk menyiapkan memori kasasi.

"Kami harap memori kasasi bisa rampung dalam batas waktu 14 hari sejak pernyataan kasasi kami ajukan ke pengadilan," ujarnya.

Sebagai bahan kelengkapan memori kasasi, kata dia, jaksa penuntut umum kini sedang mempelajari pertimbangan hakim menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa Nugroho yang berperan sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek.

Hal itu, lanjut dia,  termasuk pertimbangan hakim yang hanya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti secara pidana. Namun, mengabulkan tuntutan untuk pencairan jaminan uang muka proyek senilai Rp6,7 miliar pada Bank BNI Cabang Utama Bandung ke kas daerah Kabupaten Lombok Timur.

"Pada intinya apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam putusan bebas ini akan kami tuangkan dalam memori kasasi. Semoga bukan hanya pencairan itu saja yang dikabulkan, melainkan juga persoalan pidana," ucap dia.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Mataram menjatuhkan vonis bebas terhadap Nugroho dengan menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Majelis hakim yang dipimpin Kadek Dedy Arcana dalam putusan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan, baik primer maupun subsider.

Selain itu, hakim kepada Bank BNI Cabang Utama Bandung selaku penjamin uang muka proyek pada tahun 2016 tersebut memerintahkan untuk mencairkan jaminan uang muka proyek senilai Rp6,7 miliar. Untuk selanjutnya, diserahkan ke kas daerah Kabupaten Lombok Timur.

Nilai tersebut sesuai dengan pencairan 20 persen anggaran proyek yang dinilai hakim menjadi uang pengganti kerugian negara.

Hakim turut memerintahkan jaksa penuntut umum untuk mengeluarkan Nugroho dari tahanan dan memulihkan status sosial serta seluruh hak terdakwa dalam kedudukan harkat dan martabat.

Terkait dengan perintah hakim mengeluarkan Nugroho dari tahanan, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Lombok Timur Isa Anshori mengatakan bahwa pihaknya sudah menjalankan hal tersebut.

Jaksa penuntut umum dalam tuntutan meminta majelis hakim untuk menjatuhkan vonis hukuman kepada Nugroho selama 8 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan.

Jaksa dalam tuntutan menyatakan bahwa perbuatan Nugroho terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 54 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan primer.