Bulog NTB inginkan penyesuaian harga pembelian gabah petani

Mataram (ANTARA) - Perum Bulog Wilayah Nusa Tenggara Barat menginginkan adanya penyesuaian harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras petani sehingga upaya penyerapan untuk stok nasional bisa lebih maksimal dan mampu mencapai target.

"Salah satu harapan kami bagaimana ada penyesuaian HPP sehingga gabah beras di tingkat petani bisa diserap karena harga sekarang boleh dikatakan alami kenaikan akibat biaya produksi petani meningkat. Itu juga berhubungan dengan harga bahan bakar minyak, biaya transportasi, tenaga kerja, dan dan lain lain," kata Pimpinan Wilayah Bulog NTB Abdul Muis Sayyed Ali di Mataram, Rabu (8/2).

Ia menyebutkan target penyerapan beras pada tahun 2023 hampir sama dengan tahun sebelumnya sebanyak 105.000 ton dengan realisasi sebanyak 74.000 ton. Hal itu disebabkan kekurangan ruang gudang penyimpanan.

Sejumlah daerah, menurut Muis, sudah ada yang melakukan panen gabah seperti di Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur dan di Pulau Sumbawa. Namun, harganya masih relatif mahal, mencapai Rp5.500,00 per kilogram untuk gabah kering panen (GKP).

Musim panen raya padi diperkirakan berlangsung mulai awal Maret 2023. Namun, pihaknya mengkhawatirkan harga gabah kering panen masih berada di atas HPP sebesar Rp4.200,00/kg karena dipengaruhi kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya tenaga kerja.

Baca juga: Bulog telah salurkan 820 ton beras tekan kenaikan harga
Baca juga: Kemenkeu harmonisasi anggaran jual stok beras lebih 4 bulan

"Kalau harga gabah sebesar Rp5.500,00 hingga Rp5.800,00, itu sulit sekali masuk dengan harga pemerintah, mungkin selebihnya nanti melalui jalur komersial," ujarnya. Menurut dia, penyesuaian HPP gabah dan beras petani adalah langkah yang bijak dalam rangka menjaga kesejahteraan petani sebagai produsen.

Selain adanya penyesuaian HPP, pihaknya juga berharap kepada para mitra untuk segera melakukan pembelian gabah atau beras petani, kemudian menjualnya kembali ke Bulog. Bulog NTB juga terus berupaya memperbanyak mitra pengadaan. Pasalnya, dari 200 pengusaha penggilingan padi yang tersebar di 10 kabupaten/kota, baru sekitar 100 lembaga yang menjadi mitra pengadaan gabah dan beras. "Kami juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah di NTB, serta para pihak terkait agar gabah petani tidak banyak dibawa keluar daerah," kata Muis.