Mataram (ANTARA) - Kepolisian Resor Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat kini membuka layanan konsultasi hukum untuk masyarakat yang berada di wilayah tersebut.
"Jadi, konsultasi hukum ini kami buka dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," kata Kepala Polresta Mataram Komisaris Besar Polisi Mustofa di Mataram, Jumat.
Dalam pelayanan ini, jelas dia, masyarakat dapat mengakses informasi yang berkaitan dengan segala permasalahan hukum.
"Masyarakat juga bisa mengetahui sejauh mana proses hukum terhadap kasus yang telah dilaporkan atau barang kali ingin mendapat informasi terkait permasalahan yang ingin dilaporkan, melalui layanan ini bisa," ujarnya.
Bahkan untuk mempermudah akses masyarakat, Mustofa meyakinkan bahwa layanan konsultasi hukum ini tidak hanya berada di Kantor Polresta Mataram dan jajaran sektor.
"Layanan ini juga kami siapkan di tempat umum, salah satunya di pusat keramaian masyarakat," ucap dia.
Untuk ke depannya, Mustofa dalam kegiatan pelayanan ini berencana akan menggandeng aparat penegak hukum lain seperti dari kejaksaan dan pengadilan.
"Dengan mengajak kejaksaan dan pengadilan, masyarakat bisa mengetahui beragam informasi tentang hukum ataupun proses hukum yang sedang berjalan, tidak hanya di kepolisian, tetapi juga yang sedang berproses di kejaksaan sampai persidangan," katanya.
Lebih lanjut, Mustofa berharap layanan konsultasi hukum ini dapat memberikan banyak manfaat untuk masyarakat dan menjadi sarana kepolisian mencegah terjadinya persoalan hukum.
"Paling tidak, layanan ini kami harap bisa memberikan edukasi masyarakat tentang cara menghadapi atau menyelesaikan permasalahan hukum," ujar dia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Polresta Mataram buka layanan konsultasi hukum untuk masyarakat
Berita Terkait
Puluhan Warga Mataram Lakukan Aksi Gunduli Kepala
Jumat, 21 Agustus 2015 15:53
Haji- 60 Persen Calon Haji Mataram Risiko Tinggi
Rabu, 19 Agustus 2015 21:37
Bupati Sumbawa Barat Evaluasi Jelang Akhir Jabatan
Selasa, 11 Agustus 2015 7:40
Legislator Kecewa Anggaran Sosial Minim Dialokasikan Pemprov NTB
Rabu, 5 Agustus 2015 23:18
Anggaran pengamanan pilkada sumbawa barat rp1,5 miliar
Jumat, 31 Juli 2015 15:01
Paket "K2" Pertama Mendaftar Ke KPU KSB
Senin, 27 Juli 2015 11:14
Paket "f1" didukung partai terbanyak dalam pilkada
Minggu, 5 Juli 2015 14:21
Ikan tuna NTB mengandung merkuri kadar rendah
Rabu, 10 Juni 2015 6:56