Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong peningkatan kualitas kesehatan nasional melalui pos pelayanan terpadu (Posyandu) dengan melakukan gerakan pemeriksaan kesehatan dasar.
"Banyak masalah yang bisa diatasi dari upaya pemeriksaan rutin kesehatan dasar sejak dini, seperti antara lain menekan tingkat kematian ibu dan anak, serta stunting yang masih menjadi pekerjaan rumah dalam pembangunan SDM kita," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.
Gerakan pemeriksaan kesehatan dasar ke pos pelayanan terpadu (Posyandu) harus digalakkan untuk mengakselerasi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat sejak dini dalam upaya membangun sumber daya manusia (SDM) yang tangguh.
Kementerian Kesehatan mengungkapkan saat ini jumlah Puskesmas tercatat 10.500 di Indonesia. Jumlah tersebut dinilai belum memadai untuk memantau kualitas kesehatan dasar masyarakat, sehingga diperlukan aktivasi segera 300.000 Posyandu yang tersebar di tanah air untuk melaksanakan deteksi dini kualitas kesehatan dasar masyarakat.
“Sistem layanan kesehatan nasional harus mampu melayani perjalanan siklus hidup masyarakat sejak lahir, remaja, dewasa, sampai lansia untuk memastikan kualitas kesehatan setiap warga negara,” ujar Lestari.
Baca juga: Sosialisasi gerakan timbang bayi bulanan perlu digencarkan
Baca juga: BKKBN: Gerakan penimbangan bulanan waktu ukur pertumbuhan bayi secara valid
Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, aktivasi Posyandu yang merupakan bagian dari upaya untuk memantau kualitas kesehatan dasar masyarakat merupakan langkah penting yang harus dilakukan dalam upaya mengakselerasi sejumlah pencapaian di bidang kesehatan nasional. “Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat merupakan bagian dari proses untuk mewujudkan manusia Indonesia yang tangguh dan berdaya saing di masa depan,” ucapnya.
Menurut Rerie, gerakan untuk memeriksakan kesehatan ibu dan anak di Posyandu harus digalakkan kembali untuk mengatasi sejumlah masalah kesehatan yang dihadapi saat ini. “Apalagi, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Indonesia turun dari 24,4 persen pada 2021 menjadi 21,6 persen di 2022. Padahal, pada 2024 prevalensi stunting ditargetkan tinggal 14 persen,” kata Rerie.
Rerie sangat berharap sejumlah upaya pembangunan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM seperti di sektor kesehatan dan pendidikan, menjadi perhatian serius dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah.
