Pemprov NTB komitmen turunkan angka stunting hingga 14 persen

id penurunan stunting,tengkes,stunting,perkawinan dini,kader posyandu

Pemprov NTB komitmen turunkan angka stunting hingga 14 persen

Penjabat Gubernur NTB Hassanudin. (ANTARA/HO-Diskominfotik NTB)

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berkomitmen menurunkan angka stunting atau tengkes sesuai dengan target nasional 14 persen melalui pendekatan multisektoral.

Penjabat Gubernur NTB Hassanudin di Mataram, Rabu, mengatakan angka stunting di daerah itu bertengger pada posisi 24,6 persen pada 2023, dan ditargetkan turun 10,6 persen agar menjadi 14 persen pada 2024.

"Target nasional adalah sebesar 14 persen, sehingga NTB harus mampu menurunkan angka stunting sebesar 10,6 persen pada tahun ini," kata Hassanudin.

Pemerintah NTB berkaca terhadap penurunan stunting yang pernah terjadi pada 2018-2023. Saat itu, NTB mampu menurunkan angka stunting secara signifikan sebesar 8,89 persen dari sebelumnya 33,4 persen menjadi 24,6 persen.

Baca juga: Dinkes NTB sebut konsumsi pil tambah darah cegah stunting

Berdasarkan data Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat secara elektronik (E-PPGBM), selama tahun 2024 prevalensi stunting di Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan. Pada Januari sebesar 14,6 persen menjadi 12,15 persen per Agustus 2024.

Pemerintah NTB menyebut jumlah balita stunting sebanyak 50.996 orang. Budaya poligami yang kuat membuat angka perkawinan dini di Nusa Tenggara Barat tercatat sebesar 17,32 persen, angka itu lebih tinggi dibandingkan nasional yang mencapai 6,92 persen.

Hassanudin menekankan perlunya peningkatan atas pendampingan keluarga berisiko stunting yang telah dilakukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

"Kualitas pendampingan perlu ditingkatkan agar dapat mencegah kasus baru stunting. Beberapa penyebab stunting adalah perkawinan dini, lemahnya regulasi, kurang informasi, dan edukasi kepada masyarakat," ucapnya.

Baca juga: Perlu kerja sama lintas sektor dalam tangani stunting

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Nusa Tenggara Barat memaparkan penguatan kelembagaan posyandu menjadi salah satu upaya menurunkan stunting.

Kepala Bappeda NTB Iswandi menuturkan posyandu adalah garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Di NTB, jumlah posyandu sebanyak 7.793 unit dengan kader mencapai 39.030 orang. Posyandu paling banyak berada di Lombok Timur mencapai 2.009 unit dengan jumlah kader 11.490 orang.

Baca juga: Mendukbangga sebut target penurunan stunting 18 persen