Mataram (Antara NTB) - DPRD Nusa Tenggara Barat berjanji menampung seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat saat reses dalam pembahasan KUA/PPAS APBD Perubahan 2016.
Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) Hj Isvie Rupaeda di Mataram, Sabtu, mengatakan, pada dasarnya masukan reses yang diberikan oleh perwakilan daerah pemilihan (dapil) hampir sama, seperti masalah pemerintahan. Yakni menyangkut hubungan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat.
Menurut dia, saran, masukan dan keluhan masyarakat akan menjadi prioritas untuk disampaikan ke pemerintah daerah guna di bahas dalam KUA/PPAS APBD Perubahan 2016.
"Ini penting untuk kita sikapi bersama, sehingga menjadi acuan legislatif dan eksekutif nantinya," katanya.
Menurut dia, dari berbagai catatan yang disampaikan dan temuan di lapangan, seperti bidang perekonomian, yakni masih tingginya harga sembako. "Perlu mendapat respon positif pemangku kepentingan. Karena dengan tingginya harga kebutuhan pokok akan berpengaruh pada daya beli masyarakat," katanya.
Kemudian, dari sisi keuangan juga perlu mendapatan dorongan oleh pemerintah provinsi. Berdasarkan data yang ada, ternyata banyak masyarakat di pedesaan belum memahami aksesbilitas perbankan. Bahkan untuk UMKM dan koperasi juga masih banyak yang belum tersentuh perbankan.
"Kita tahu, pemerintah provinsi memiliki kebijakan dan program untuk meningkatkan koperasi dan UMKM, yakni penciptaan 100 ribu wirausaha baru, tapi ternyata informasi di lapangan banyak yang belum tersentuh," ungkap Isvie.
Hasil reses lainnya juga banyak masyarakat yang mengeluhkan keberadaan infrastruktur jalan, irigasi dan jembatan pembangunannya belum merata sehingga perlu adanya peningkatan.
"Bahkan, jalan usaha tani untuk memudahkan akses dari sentra produksi ke penjual juga masih kurang," katanya.
Isvie mengakui, keluhan yang disampaikan masyarakat sebetulnya hanya penyampaian sebagai warga NTB. Mereka sebetulnya tidak mengetahui mekanismenya, bahwa yang dikeluhkan tersebut meupakan kewenangan dari pemerintah kabupaten atau kota.
Kendati demikian, pihaknya sudah merangkum berbagai keluhan tersebut dalam bentuk laporan reses untuk disampaikan kepada gubernur agar ditindaklanjuti.
"Kami ingin semua program itu dapat menjadi satu kesatuan yang harus terkover dalam usulan KUA/PPAS APBD Perubahan 2016," katanya.
Politisi Partai Golkar ini mengemukakakan kurangnya peningkatan pembangunan gedung sekolah, dan meubeler yang sudah tidak layak digunakan. Bahkan, pihaknya berharap pemerintah dapat menempatkan tenaga pengajar berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah-daerah terpencil.
"Sehingga jangan sampai ada penumpukan guru di sekolah-sekolah ibukota provinsi, kabupaten atau ibu kota kecamatan," katanya.
Beberapa hal lain, kata dia, pihaknya meminta agar dilakukan tebas bayang di sepanjang jalan yang dilakukan secara berkala untuk meminimalkan kecelakaan lalulintas.
Selain itu juga perlu dilakukan penyaluran alat pertanian berupa handtractor, pupuk bersubsidi serta dilakukan penyuluhan secara berkala. Pemerintah juga diminta untuk memperbaiki saluran irigasi dan tersier agar sawah tidak kekurangan air.
Dia mengatakan, perlu untuk dilakukan penempatan tenaga kesehatan sesuai kebutuhan, penyediaan obat berkualitas serta biaya rawat inap yang terjangkau bagi masyarakat.
"Karena masih banyak juga masyarakat yang belum mengerti tentang peralihan kartu Jamkesprov ke BPJS sehingga sosialisasi perlu di gencarkan dan mendapat perhatian serius dariu pemerintah daerah," katanya. (*)
