Jakarta (ANTARA) - Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa dalam mengatasi permasalahan perkotaan harus dimulai dengan pembangunan infrastruktur transportasi umum.
Hal itu disampaikan Gibran saat menanggapi pernyataan calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar terkait rencananya membangun 40 kota baru yang kualitas pembangunannya setingkat dengan Jakarta.
"Gus Muhaimin agak aneh ... ingin membangun kota selevel Jakarta, tapi enggak setuju sama IKN (Ibu Kota Nusantara), tapi ya monggo lah ya nggak apa-apa, tapi yang jelas untuk masalah perkotaan kita harus menggarap transportasi umumnya," kata Gibran saat debat cawapres yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat malam.
Menurut dia, dalam membangun transportasi harus memastikan keamanan bagi kelompok masyarakat penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak.
Selain itu, dia juga memastikan akan mengembangkan sistem transportasi digital jika pasangan Prabowo-Gibran terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.
Baca juga: Gibran: Banyak yang gagal paham soal pendanaan IKN
Baca juga: Debat cawapres, Gibran yakin RI jadi raja energi hijau dunia
"Kita pastikan transportasi umum ada digitalisasi-nya, kan sudah ada (aplikasi) Teman Bus (di Solo), nah ini harus di replikasi beberapa kota," ucap dia.
Sementara, untuk kota-kota kecil lainnya, lanjut dia, akan dibuat sistem transportasi massal dengan konsep yang memungkinkan masyarakat bisa menikmati transportasi umum secara gratis. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan tiga pasang capres-cawapres peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 pada Senin, 13 Desember 2023.
Berdasarkan hasil pengundian nomor urut pasangan capres-cawapres oleh KPU, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapatkan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Selepas debat pertama antar-capres pada Selasa (12/12), KPU menggelar debat kedua yang melibatkan tiga cawapres pada Jumat (22/12) di Jakarta.
Tema debat kedua meliputi ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, dan perkotaan.
