Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membuka pelayanan konsultasi secara online atau daring guna mencegah terjadinya penyelewengan keuangan negara.
"Sebelumnya pelayanan konsultasi dibuka secara offline. Namun, tahun ini kita bisa secara online untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," kata Kepala Inspektorat Lombok Tengah, Lalu Aknal Afandi, di Praya, Senin.
Dengan pelayanan ini diharapkan dapat menjadi ajang konsultasi bagi para OPD, sekolah dan pemerintah desa dalam hal pengelolaan keuangan sehingga sesuai dengan aturan.
"Ini adalah ruang untuk konsultasi terkait persoalan program yang dilaksanakan, sehingga sesuai aturan," katanya.
Ia mengatakan keraguan terkait pengelolaan anggaran dalam melaksanakan program bisa dikonsultasikan, sehingga dapat mencegah terjadinya tidak pidana yang merugikan keuangan negara.
"Tujuannya untuk mencegah, sehingga di 2024 ini kita lebih fokus pada pembinaan," katanya.
Selain membuka pelayanan secara online, pihaknya juga tetap membuka pelayanan secara offline jika ada hal yang belum jelas terkait dengan aturan yang belum dipahami.
"Kalau offline kita buka selama jam kerja," katanya.
Ia mengatakan semua program yang akan dilaksanakan tersebut sebenarnya sudah ada aturan dan petunjuk teknisnya, hanya saja dalam pelaksanaan masih ada yang belum memahami aturan penggunaan anggaran tersebut.
Pihaknya berharap dengan adanya pelayanan tersebut dapat mengurangi dan mencegah pelanggaran yang bisa merugikan keuangan negara.
"Jumlah obyek pemeriksaan kita itu mencapai 1.750, baik itu OPD, sekolah, puskesmas dan kecamatan serta desa," katanya.
