Mataram (Antaranews NTB)- Badan Pusat Statistik Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyebutkan angka kemiskinan di Kota Mataram periode Maret 2017-Maret 2018 mengalami penurunan signifikan yakni sebesar 8,96 persen dari 9,55 persen pada periode sebelumnya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram Isya Ansori yang ditemui seusai melapor ke Wali Kota setempat di Mataram, Rabu, mengatakan dengan persentase penurunan 8,96 persen itu tercatat penurunan angka kemiskinan terjadi sebanyak 1.931 orang.
"Sementara pada tahun sebelumnya yakni periode Maret 2016-Maret 2017 penurunan kemiskinan terjadi hanya 281 orang atau dari 9,80 persen (44.810 orang) menjadi 9,55 persen atau 44.529 orang," sebutnya.
Ia menilai, penurunan angka kemiskinan periode Maret 2017-Maret 2018 cukup progresif sehingga tetap berada di bawah nasional sebesar 9,2 persen dan di bawah NTB sebesar 14,75 persen.
"Progres pemerintah kota dalam upaya penurunan angka kemiskinan dalam 10 tahun terakhir ini cukup bagus karena sejak tahun 2012, Mataram sudah mampu berada di bawah angka kemiskinan nasional," katanya.
Isya menambahkan, angka kemiskinan periode Maret 2017-Maret 2018 belum termasuk perhitungan pascagempa bumi, sebab gempa bumi terjadi di bulan Agustus 2018.
"Perhitungan akan dilakukan pada bulan Maret 2019, karenanya kami berharap pemerintah kota dapat melakukan berbagai upaya percepatan pemulihan ekonomi agar dampak gempa tidak memicu terjadinya kenaikan angka kemiskinan," katanya.
Menanggapi penurunan angka kemiskinan itu, Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh mengatakan, akan melakukan kajian kembali terhadap laporan penurunan angka kemiskinan periode Maret 2017-Maret 2018, untuk disampaikan secara khusus.
"Kajian itu untuk mengetahui lebih detail berapa angka kemiskinan secara pasti `by name by address` sehingga program-program pengentasan kemiskinan bisa lebih fokus," katanya.
Salah satu yang ingin diketahuinya adalah, dimana kantong-kantong kemiskinan yang masih tercatat untuk dapat diintervensi secara maksimal salah satunya dengan menggunakan dana kelurahan yang diberikan pemerintah mulai tahun 2019.
Wali kota mengakui, penurunan angka kemiskinan periode Maret 2017-Maret 2018 belum termasuk dampak dari pascagempa karena akan dilakukan pendataan ulang untuk ditetapkan di bulan Maret 2019.
Apapun hasil dari pendataan BPS, kata wali kota, menjadi satu hal yang sangat penting sebagai bahan evaluasi bagaimana upaya menurunkan angka kemiskinan di Mataram.
"Isu kemiskinan ini menjadi isu prioritas dimanapun, sebab semaju apapun pembangunan di sebuah daerah, kalau tidak berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan penurunan angka kemiskinan, tentunya tidak ada artinya," katanya.
Angka kemiskinan di Mataram turun signifikan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunggu rilis terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) tentang angka kemiskinan, untuk dijadikan basis data dalam mengimplementasi program pemberdayaan masyarakat. (Ilustrasi warga miskin)
