Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Bupati Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Djohan Sjamsu menyatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) persentase penduduk miskin pada 2023 mengalami penurunan hanya sebesar 0,13 persen menjadi 25,8 persen dari tahun sebelumnya yaitu 25,93 persen.
"Angka kemiskinan di Lombok Utara masih di 25,8 persen," kata Djohan di Tanjung, Lombok Utara, Kamis.
Oleh karena itu, dalam penyusunan RKPD Lombok Utara di 2025 lebih pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pelayanan publik, sehingga diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan yang signifikan.
Baca juga: Pemkab Lombok Utara menyiapkan strategi ke luar dari daerah tertinggal
Selain itu, pembangunan Kabupaten Lombok Utara masih menghadapi tantangan yang cukup berat, mulai dari potensi pelambatan ekonomi, risiko inflamasi, hingga perubahan iklim yang tidak menentu.
"Hal tersebut berpengaruh terhadap penurunan persentase penduduk miskin di Lombok Utara pada tahun 2023," katanya.
Ia mengatakan kondisi keuangan daerah di 2024 mengalami peningkatan, hal tersebut dikarenakan naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan naiknya pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
Masih kata Djohan mengacu pada TKP 2025 dari Bappenas maka arah pembangunan di Kabupaten Lombok Utara 2025 berfokus pada pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
"Selain itu, pemerintah daerah fokus pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, penguatan daya saing usaha, percepatan pembangunan infrastruktur dasar," katanya.
Dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah, harus dengan upaya dan kerja keras bersama sehingga memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat, selain itu pelaksanaan pembangunan harus memanfaatkan tenaga kerja lokal.
"Pesan saya dalam Musrenbang kali ini agar seluruh pihak betul-betul mendahulukan program kegiatan yang memang menjadi prioritas untuk disepakati bersama sebagai rencana pembangunan daerah pada 2025 mendatang," katanya.
