Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah dan instansi terkait lainnya untuk meningkatkan langkah antisipasi di titik-titik lokasi wisata jelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 demi kenyamanan masyarakat, mengingat cuaca ekstrem diprediksi masih akan terjadi hingga akhir tahun.
"Peringatan dari BMKG harus menjadi panggilan bagi Pemerintah, khususnya pemerintah daerah, untuk meningkatkan langkah antisipasi. Jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama soal bencana di lokasi wisata,"kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkap cuaca ekstrem di sejumlah wilayah di Indonesia dipicu beberapa fenomena atmosfer yang terjadi dalam waktu yang bersamaan. Mulai dari, bencana banjir, tanah longsor, hingga pergerakan tanah yang terjadi di beberapa daerah.
"Kami meminta Pemerintah untuk mengambil langkah strategis dalam memitigasi bencana. Sebentar lagi akan memasuki libur akhir tahun, biasanya mobilitas masyarakat akan tinggi," ucapnya.
Dia menekankan pentingnya faktor keamanan di setiap tempat wisata sehingga instansi terkait perlu turun ke lapangan melakukan peninjauan berkala.
"Peringatan dari BMKG harus disikapi dengan kesiapan dari Pemerintah dan stakeholders terkait. Pastikan titik-titik keramaian yang sering dituju masyarakat dalam keadaan aman dan kondusif," paparnya.
Dia lantas berkata, "Apalagi bagi lokasi wisata yang memiliki wahana berisiko. Pemerintah perlu bekerja sama dengan manajemen untuk proses pemeliharaan terpadu".
Di samping itu, dia mengingatkan infrastruktur transportasi dan akses jalan yang harus dicek setiap saat demi keamanan masyarakat saat berpergian.
"Belakangan kita lihat banyak terjadi banjir di jalan tol maupun jalur-jalur transportasi darat. Padahal, akses jalan seperti ini akan banyak dilalui masyarakat ketika libur akhir tahun nanti," ucapnya.
Menurut Puan, perlu ada koordinasi lintas lembaga seperti BMKG, BPBD, Basarnas, TNI/Polri dan pemerintah daerah untuk memastikan keamanan masyarakat selama momen liburan guna memastikan mitigasi berjalan efektif.
"Kita harus belajar dari masa lalu. Pemerintah perlu mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk mengurangi dampak banjir, termasuk kesiapan infrastruktur dan penanganan darurat. Terkait izin tempat wisata juga perlu diperhatikan, lakukan secara detail," tuturnya.
Dia meminta pula BMKG untuk mengoptimalkan peringatan dini cuaca serta memaksimalkan upaya modifikasi cuaca untuk mengurangi potensi bencana hidrometeorologi.
Dia menambahkan agar Pemerintah mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap bencana sebab menyangkut keselamatan masyarakat Indonesia.
"Libatkan juga masyarakat itu sendiri dalam pencegahan bencana, baik melalui edukasi, simulasi, maupun pembentukan jaringan relawan lokal yang siaga di lapangan," katanya.
Baca juga: DPR RI apresiasi ANTARA tak andalkan APBN
Dia pun menegaskan komitmen para anggota dewan untuk mengawal implementasi kebijakan mitigasi bencana. Oleh karena itu, dia mengimbau para anggota DPR yang sedang kembali ke daerah pemilihannya selama masa reses ini untuk mengecek langsung kondisi di wilayahnya masing-masing.
"Bencana alam adalah ujian bagi kita semua, namun bisa dimitigasi untuk mencegah jatuhnya korban maupun kerugian.Sebagai wakil rakyat, DPR akan terus mengawasi dan mendorong langkah-langkah nyata dari Pemerintah untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia," ucap dia.
Baca juga: Setyo Budiyanto terpilih jadi Ketua KPK periode 2024-2029
Dia pun turut menyatakan keprihatinan atas insiden pohon jatuh usai tertiup angin kencang di Monkey Forest, Ubud, Bali, pada Selasa (10/12) yang menyebabkan dua wisatawan asing meninggal dunia, dan satu wisatawan lainnya mengalami luka-luka.
"Semoga insiden ini dapat ditangani dengan baik. Setiap Pemda agar dapat melakukan mitigasi untuk mengantisipasi pohon tumbang dalam cuaca ekstrem seperti sekarang ini," ujarnya.
