Warga NTB diimbau waspadai peredaran beras oplosan

id NTB,Beras Oplosan,Minyak Kurang Takaran,Disdag NTB

Warga NTB diimbau waspadai peredaran beras oplosan

Kepala Dinas Perdagangan NTB, Jamaludin Malady. ANTARA/Nur Imansyah.

Mataram (ANTARA) - Masyarakat Nusa Tenggara Barat diimbau untuk lebih waspada dan cermat dalam membeli beras guna menghindari beras oplosan dan minyak goreng kurang takaran.

Kepala Dinas Perdagangan NTB, Jamaludin Malady mengakui pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan Kapolri dan Jaksa Agung untuk mengusut peredaran beras oplosan.

"Sesuai perintah presiden sudah jelas terang benderang untuk mengusut. Tentu kami di daerah mengatensi itu dengan mengimbau masyarakat untuk cermat membeli produk," ujarnya di Mataram, Selasa.

Selain masyarakat, pihaknya juga meminta pelaku usaha untuk tidak bermain menjual beras oplosan dan minyak kurang takaran, karena sangat merugikan masyarakat sebagai konsumen. Termasuk gas LPG 3 kilogram yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin tapi kenyataan di lapangan belum maksimal.

"Khusus pengusaha juga kita imbau, karena ini merugikan masyarakat, kalau pun ada kita minta ini ditindak," tegas Jamaluddin Malady.

Baca juga: Warga Mataram diminta lapor jika temukan beras oplosan

Ia menambahkan sejak mencuat-nya kasus beras oplosan, sekarang beras premium di gerai-gerai retail modern mulai berkurang.

"Dari informasi yang kita terima sudah ditarik di pasaran," katanya.

Sebelumnya, Kapolda NTB, Irjen Pol, Hadi Gunawan berjanji akan menindak tegas para pelaku peredaran beras oplosan dan minyak goreng kurang takaran di wilayah setempat.

"Kalau ada beras oplosan dan minyak goreng kurang takaran. Silahkan lapor, kita akan tindak," tegas Kapolda NTB usai menghadiri peluncuran koperasi desa/kelurahan merah putih oleh Presiden Prabowo Subianto di Desa Kekiri Lombok Barat, Senin (21/7).

Baca juga: Polda NTB tindak peredaran beras oplosan dan minyak kurang takaran

Ia mengatakan atensi ini sesuai dengan perintah Presiden Prabowo Subianto pada peluncuran koperasi desa/kelurahan merah putih agar masyarakat tidak dirugikan

"Tidak boleh ada masyarakat atau pun kelompok yang memanfaatkan situasi untuk menumpuk hasil bumi," ucapnya.

Selain peredaran beras oplosan dan minyak goreng kurang takaran. Kapolda NTB juga berjanji akan mengawasi peredaran pupuk subsidi supaya tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab.

"Semua kita awasi, termasuk pupuk subsidi. Penangkapan pelaku minyak goreng takaran oleh Polres Mataram itu juga bagian tindakan," katanya.

Baca juga: Disdag belum temukan peredaran beras oplosan di Mataram

Baca juga: Beras oplosan dan pentingnya pengawasan

Baca juga: Bapanas sarankan peritel jual murah beras oplosan tidak perlu ditarik

Pewarta :
Editor: Abdul Hakim
COPYRIGHT © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.