Pembangunan kantor Wali Kota Mataram di Lingkar Selatan dilelang Rp58 miliar

id Dinas PUPR,Kota Mataram,Kantor wali kota,pembangunan kantor wali kota mataram,lelang,lingkar selatan

Pembangunan kantor Wali Kota Mataram di Lingkar Selatan dilelang Rp58 miliar

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram Lale Widiahning. ANTARA/Nirkomala.

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, segera melaksanakan lelang terbuka untuk pembangunan gedung Kantor Wali Kota Mataram di Jalan Lingkar Selatan senilai Rp58 miliar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram Lale Widiahning di Mataram, Selasa, mengatakan, berbagai dokumen lelang sudah siap tinggal menunggu persetujuan Wali Kota Mataram.

"Kegiatan lelang, segera kami laksanakan skala nasional," katanya.

Ditargetkan, setelah Idul Fitri 1446 Hijriah atau pada bulan April 2025, sudah ada pemenang dan dilakukan tandatangan kontrak selama delapan bulan kegiatan fisik.

Baca juga: Pembangunan kantor baru Wali Kota Mataram dianggarkan Rp58 miliar

Sejalan dengan masa lelang, juga akan dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat dan ekspose ke Kejaksaan untuk pendampingan sebab itu menjadi proyek strategis.

Proyek itu akan berjalan seperti proyek-proyek biasa karena murni menggunakan APBD Kota Mataram tahun 2025, sehingga bangunan inti gedung kantor wali kota ditargetkan rampung akhir tahun ini juga.

"Tahun 2026, jika wali kota berkenan bisa langsung menempati gedung baru," katanya.

Pembangunan gedung Kantor Wali Kota Mataram di Jalan Gajah Mada tersebut termasuk program prioritas karena lokasi kantor saat ini di Jalan Pejanggik dinilai sudah kurang representatif baik dari posisi maupun luas lahan.

Baca juga: Renovasi kantor wali Kota Mataram ditender

Sementara gedung Kantor Wali Kota Mataram yang akan dibangun tersebut di atas lahan 3 hektare, dengan bentuk fisik tiga lantai dilengkapi dengan ruang terbuka di atas gedung dan fasilitas lainnya.

Sementara untuk pembangunan sayap kiri dan kanan di areal Kantor Wali Kota Mataram itu, direncanakan menggunakan sistem multiyears atau dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran.

"Kalau rencana itu jadi, maka perlu dilakukan persetujuan DPRD Kota Mataram sebelum penetapan APBD 2026," katanya.

Baca juga: Wali Kota perjuangkan pembangunan gedung kantor baru Pemkot Mataram
Baca juga: Pemkot Mataram segera membebaskan lahan kantor wali kota

Baca juga: Penataan areal perkantoran lingkar selatan Mataram jadi prioritas